Beranda HEADLINE Pengamat : Perdebatan Elit di Pilkada Sumbawa Seharusnya Bahas Kepentingan Rakyat

Pengamat : Perdebatan Elit di Pilkada Sumbawa Seharusnya Bahas Kepentingan Rakyat

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pengamat Hukum Universitas Samawa (Unsa) Dr. Lahmuddin Zuhri kepada wartawan media ini (21/1/2020), mengatakan bahwa politik adalah seni dan cara pempengaruhi orang, termasuk kekuasaan adalah intrumentnya. Hanya saja, perdebatan elit sebaiknya di kerucutkan kepada persoalan yang dibutuhkan rakyat.

“Kita ketahui bersama bahwa politik itu adalah seni. Dan cara mempengaruhi orang dan termasuk kekuasaan adalah instrumennya. Tapi, politik kekuasaan seharusnya berbicara soal masa depan rakyat, bukan yang remeh temeh,” ungkap Lahmuddin yang juga Dekan FH Unsa.

Menurutnya, bahwa percaturan politik sumbawa ada dua hal yang menentukan yaitu organisasi politik / partai politik dan tokoh politik /politis.

“Sehingga warna-warni, kesejukan dan kesantunan dalan berpolitik sangat di tentukan oleh keduanya yakni organisasi politik dan tokoh politik,” tegasnya.

Lanjutnya, konflik politik yang terjadi antara petahana dengan partainya seperti apa yang terlihat hari ini, hanya miskomunikasi antara tokoh politik dengan partai. Ini adalah hal yang biasa dalam dinamika politik terutama dinamika politik di daerah menjelang pilkada.

Berita Terkait:  Kapolda NTB : Bapaslon Jangan Hanya Janji Dibibir Saja!

Hanya saja, menurutnya, elit politik diminta tidak mencampur baurkan perdebatan soal konflik internal partai di ruang publik, apalagi mempersalahkan partai lain. Publik butuh kontestasi yang berkualitas, bukan hanya berdebat soal dapur partai. Masyarakat tidak butuh itu.

“Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyatukan ritme kepentikan organisasi dengan kepentingan politisi (pribadi) atau sebaliknya memadukan ritme kepentingan politisi (pribadi) dengan kepentingan organisasi,”tandasnya.

Lahmuddin menambahkan bahwa dinamika harus ada dalam politik ini. Ini bertujuan untuk konsilidasi dan solidaritas organisasi. Bahkan konflik harus diciptakan untuk menimbulkan dan menciptakan konsentrasi atau konsulidasi. Tapi, kata dia, hendaknya menyangkut hal yang lebih substansi. Misalnya, bagaimana bertarung konsep dan literasi soal masa depan Sumbawa lima tahun kedepan.

Berita Terkait:  Politisi Nasdem “Ancungi Jempol” untuk Zul-Rohmi

“Dari konflik ini akan terlihat mana loyalis sejati mana yang sekendar menjadi ikutan/penumpang gelap dalam politik,”timpalnya.

Sambungnya konflik tokoh/politisi dengan partai (organisasi) secara teori akan terjadi jika kepentingan tokoh tidak terakomosi dalam kepentingan organisasi.

“Begitu juga sebaliknya, jika ada anggota, kader atau politisi yang tidak mampu melaksanakan garis dan program organisasi ini juga akan memicu konflik dalam politik,”terangnya.

Masih menurut Lahmuddin, disinilah dibutukan kejelihan dan ketangkasan dari tokoh/politisi untuk melihat dan memanfaatkan dinamika politik yang ada, dan dapat memadukan antara kepentingan pribadi, kepentikan organisasi dan kepantingan masyararakat. Intinya, kepentingan masyarakat yang utama.

“Semoga dinamika dan konflik politik yang ada adalah untuk kepentingan tau dan tana samawa,”harapnya.

Sementara itu menurut Advokat dan konsultan hukum di Law Firm Telusula Indonesia Kusnaini, SH mengatakan jika pilkada adalah ajang adu ide dan gagasan dan memberi solusi.

Berita Terkait:  Masya Allah, Indahnya Danau Biru di Lembah Syurga!

Menurut Kus, sapaan akrabnya sejak pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung Dinamika Politik itu harus dimaknai biasa biasa saja, saling jajak menjajaki, saling menyatukan kepentingan.

“Dinamika tersebut jangan dimaknai sebagai ajang peperangan. Apalagi sampai saling meniadakan dan merobek silaturrahmi kita,” ungkapnya.

Lanjutnya, konstestasi Pilkada ini adalah ajang urun rembuk dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di Sumbawa.

“Ayo, momen Pilkada ini jadikan sarana untuk memobilisasi spirit, ide gagasan dan menyatukan tindakan kita,” pinta Kus.

Dikatakan Kus bahwa kita saat ini masih banyak PR, masalah jalan Batu Lante, Orong Telu, kerusakan hutan, masalah narkoba yang menjangkit kalangan pelajar, dan soal soal lainnya yang membutuhkan sinergitas semua kita.

“Sekali lagi, ayo kita ciptakan Politik anti gaduh. Politik itu harus memberi solusi,” tutup Kus. (red)