Beranda HEADLINE Pemprov NTB Tetap Bantu Jalan ke Batu Rotok

Pemprov NTB Tetap Bantu Jalan ke Batu Rotok

BERBAGI

HANYA MASALAH STRATEGI ANGGARAN

MATARAM — Lantaran terbentur masalah kewenangan, keinginan pemerintah provinsi nusa tenggara barat (Pemprov NTB) dalam membantu membangun jalan ke Desa Batu Rotok, Kecamatan Batulanteh tidak berjalan mulus.

Pasalnya, status ruas jalan Lenangguar-Batu Rotok masih menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Inilah hal yang menjadi penyebab sulit masuknya bantuan dari Pemprov NTB.

Awalnya, melalui Diskresi Gubernur NTB, Pemprov memasukkan anggaran pembangunan jalan ke Batu Rotok melalui program percepatan jalan melalui pembiayaan tahun jamak.

Namun setelah “diingatkan” oleh Komisi IV DPRD Provinsi NTB bahwa itu salah, akhirnya ditarik kembali. Lantas apakah pembangunan jalan ke Batu Rotok dibatalkan? Bahkan harus tidak jadi dibangun?

Kepada media ini, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menyakini selalu ada solusi dibalik setiap persoalan. Bahkan Gubernur menegaskan bahwa semua itu hanya permasalahan strategi.

Sehingga, kedepan tidak menutup kemungkinan pembangunan akan terus berjalan dengan mencari solusi lainnya agar semuanya menjadi baik.

Berita Terkait:  Zona Merah, Walikota Minta Warga Mataram Ibadah di Rumah

“Itu hanya masalah strategi anggaran saja. Pasti ada solusi yang bisa kita gunakan,” demikian ungkap orang nomor satu di NTB ini, Kamis (8/4) di Mataram.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi NTB H Sahdan menjelaskan, sesuai Permendagri 77, masalah bantuan provinsi ke Kabupaten ini dapat diselesaikan melalui “Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)”.

Khususnya dalam hal anggaran perbaikan ruas jalan Lenangguar-Baturotok. “Ini hasil rapat dengan TAPD beberapa waktu yang lalu di hotel Santika yang dipimpin Pak Sekda,” ujarnya.

Payung hukumnya, lanjut Sahdan, hanya berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Untuk itu, Pergub BKBK ini sedang disiapkan oleh BPKAD.

“Setelah Pergub bantuan keuangan ditandatangani oleh Pak Gubernur barulah dialokasikan ke di Dinas PU Sumbawa, maka Kadis PU Kabupaten Sumbawa yang ditunjuk sebagai pengguna anggaran (PA) Ruas jln Lenangguar-Batu Rotok,” jelasnya.

Berita Terkait:  LBS : Jangan Lengah, Kewaspadaan Tidak Boleh Kendor

Selanjutnya PA Kabupaten akan menunjuk PPK dari PPK Provinsi sudah terkontrak dengan penyedia jasa. Penyedia jasa ini yang memang sejak awal sudah bertanggung jawab terhadap proses mulai dari desain, dokumen lelang dan kontrak pelaksanaan dan spesifikasi sesuai yang tertuang pada Pergub No. 48.

PPK akan melakukan addendum kontrak yaitu, pertama ruas jalan Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk dengan sumber dana belanja modal APBD Provinsi senilai Rp 75 miliar.

Kedua, ruas jalan Lenangguar-Batu Rotok dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten sumbawa bersifat khusus yang diarahkan senilai Rp 17 Miliar lebih.

Sahdan mengungkapkan, Pekerjaan lapangan belum bisa dilaksanakan sebelum ada kepastian dana transfer bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten. Karena dana yang ada pada DPA dinas PU untuk alokasi tersebut akan dialihkan karena tidak sesuai kewenangan.

“Ruas jalan tersebut bisa dilaksanakan setelah Pergub Bantuan ditanda tangan, dana telah ditranfer dan telah dilakukan Adendum kontrak sebagaimana penjelasan di atas,” katanya.

Berita Terkait:  Soal Beasiswa NTB, Najamuddin Dinilai Ngawur, Sambirang : Asal Ngomong, Kacau Juga!

Sahdan berharap, masalah ini bisa selesai dengan Perkada. Pola di atas bisa dilakukan hanya kalau transfer dananya melalui perkada. Tidak melalui APBD-P. “Kalau melalui APBD-P, maka proses baru semua dan membutuhkan waktu lama,” pungkasnya.

Kemudian, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa Wirawan juga berharap Pemprov NTB yakin akan ada solusi. Menurutnya, Pemda Sumbawa masih menunggu SK dari Provinsi NTB. “SK ini menjadi dasar kita merevisi APBD,” ujarnya.

Dikatakannya, bantuan ini akan masuk menjadi target pendapatan Pemkab Sumbawa. Maka nilai program itu akan ditempatkan sesuai dengan nilai yang diterima dari Provinsi.

“(Bantuan Provinsi) Ini untuk kepentingan masyarakat Sumbawa juga. Jangan sampai keuangan kita juga menjadi berat karena harus memasukkan jalan ke Batu Rotok,” demikian. (red)