Beranda HEADLINE Pemprov NTB Siapkan Lahan 2 Hektare di Telong Elong Untuk Pusat Budidaya...

Pemprov NTB Siapkan Lahan 2 Hektare di Telong Elong Untuk Pusat Budidaya Lobster

BERBAGI
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Yusron Hadi.

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan seluas 2 hektare untuk pembangunan pusat budidaya lobster pertama di Indonesia yang berlokasi di Dermaga Telong-Elong, Kabupaten Lombok Timur. “Daerah sudah menyiapkan 2 hektar di Dermaga Telong-Elong, ketimbang saat ini belum bisa dimanfaatkan optimal lebih baik kita dorong untuk dapat memback up pengembangan kampung budidaya lobster yang direncanakan sekitar kawasan tersebut. Modelnya nanti kita lihat mana yang tepat dan bisa cepat apakah pinjam pakai dengan pusat atau pola yang mana. Senin besok kita bicarakan tindaklanjut hasil kunjungan Pak Menteri kemarin,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, H Yusron Hadi di Mataram, Minggu (28/3/2021).

Lebih lanjut Yusron mengatakan, nantinya di atas lahan seluas 2 hektare tersebut bisa difungsikan sebagai unit riset lobster nasional dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, sehingga jika ini benar-benar terwujud akan menjadi yang pertama ada di Indonesia. “Nanti kawasan perairan tersebut selain tempat budidaya. Dermaga Telong-Elong yang ada sekarang juga difungsikan sebagai fasilitas riset lobster di Indonesia. Sehingga, ketika orang berbicara tentang lobster ya di NTB,” ujarnya.

Berita Terkait:  Jadi Khatib di Sumbawa, Gubernur NTB : "Hidup Adalah Momen Pergantian"

Menurut Yusron, dalam waktu dekat tim Kementerian Kelautan dan Perikanan akan kembali berkunjung ke NTB untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Lombok, Rabu (24/3). “Kita siapkan konsep dari kita dan nanti kita pertemukan dengan konsep pemerintah pusat seperti apa untuk segera direalisasikan,” katanya.

Ia menyatakan, terkait anggaran maupun prasarana yang ada untuk pembangunan kampung budidaya lobster tersebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran APBN. Sehingga, daerah perlu mem-backup anggaran untuk apa nanti kita lihat. Namun, berapa nilai anggaran yang dibutuhkan, Yusron belum dapat memastikannya. “Kalau soal anggaran kita belum tahu. Pastinya secara teknis nanti akan dibahas. Kalau kita di daerah saat ini ingin memastikan lahan yang akan dimanfaatkan ini clear and clean dulu,” tegas Yusron.

Berita Terkait:  Seluruh Anggota Dewan Suntik Vaksin Influenza

Yusron mengatakan, menindaklanjuti rencana itu pihaknya besok senin akan berkoordinasi dengan UPT Kementerian KP terkait yang ada di NTB, pemerintah kabupaten dan masyarakat pembudidaya guna membahas langkah-langkah selanjutnya baik pengaturan site budidaya supaya kedepan tertata dengan rapi dan tentu saja kesiapan masyarakat pembudidaya bersama steakholders lainnya.

“Intinya bagaimana rencana untuk menjadikan NTB/Lombok sebagai kampung budidaya dan pusat riset lobster bisa terwujud. Banyak yang harus dipersiapkan baik soal bagaimana pembibitan, pakan, sarpras, lokasi, budidaya yang berkualitas, dan pemasaran. Mungkin juga perlu pendampingan kepada nelayan pembudidaya ini hal-hal yang harus disiapkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ingin menjadikan Lombok, sebagai pusat budi daya lobster sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain. “Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu,” ujar Trenggono.

Berita Terkait:  Sumbawa Tawarkan Peluang Investasi ke Chairman BIMP EAGA Business Council

Menteri Kelautan dan Perikanan telah melakukan dialog dengan penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster, termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat. Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, ujar dia, proses birokrasi perizinan budi daya juga akan dipermudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Tak hanya itu, Menteri Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal. “Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati,” tegasnya. (red)