Beranda HEADLINE Pemprov NTB Lamban Tuntaskan Persoalan BIL

Pemprov NTB Lamban Tuntaskan Persoalan BIL

BERBAGI
Anggota DPRD Provinsi NTB asal Daerah Pemilihan (Dapil) VI Dompu-Bima, H Mori Hanafi.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Anggota DPRD NTB jebolan Dapil VI Dompu-Bima, H Mori Hanafi menilai pemerintah provinsi nusa tenggara barat lamban dalam menuntaskan sejumlah persoalan dengan PT Angkasa Pura I selaku pengelola BIL di Lombok Tengah.

“Ada beberapa persoalan yang sampai saat ini belum beres, terkait aset Pemprov NTB di BIL,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, kemarin.

Beberapa diantaranya sebut Mori seperti ‘Ruislag’ lahan pemda untuk membangun jalan ‘By Pass’ Mandalika, termasuk soal kontribusi Angkasa Pura terhadap pemda.

Ruislag contohnya, terdapat lahan milik Pemprov NTB di BIL seluas 57.800 m2. Begitupun PT AP memiliki lahan seluas 57 ribu m2, yang mana lahan-lahan ini berlokasi di pinggir area BIL.

Berita Terkait:  Besok, KH Ma’ruf Amin Datang ke Lombok

Keberadaan lahan PT AP inilah yang kemudian ingin di ‘Ruislag’ oleh Pemprov NTB untuk bisa dibangun jalan ‘By Pass’ menuju KEK Mandalika.

Hanya saja, hal itu belum bisa terwujud. Itu dikarenakan lahan masih menjadi milik Angkasa Pura. Padahal proses ruislag tersebut sudah dilakukan dua tahun yang lalu.

“Proses ruislag lahan antara Pemprov dan pihak PT Angkasa Pura I di BIL ini semestinya dipercepat penyelesaiannya. Karena persoalan penting untuk membangun fasilitas jalan menuju ke KEK Mandalika. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena tanah itu sampai sekarang masih miliknya Angkasa Pura,” terang Mori.

Berita Terkait:  Rafiq Dukung Pemda Tertibkan PKL dan Parkir

Oleh karenanya, tanah tersebut harus segera di ‘Ruislag’ agar Pemprov NTB bisa mempergunakannya untuk memperluas jalan ‘By Pass’. Begitu pun PT AP tidak bisa memperpanjang landasannya karena masih terhalang belum tuntasnya’Ruislag’.

Lebih lanjut dikatakan politisi Gerindra itu, Pemprov NTB juga tidak bisa cepat menuntaskan kontribusi yang harus dibayarkan PT AP kepada daerah atas penyewaan sejumlah aset yang dikelola oleh PT AP dari tahun 2012 hingga 2016 sebesar Rp 41,51 miliar berdasarkan perhitungan tim appraisal dari Pemprov NTB.

“Besaran nilai appraisal yang dilakukan Pemprov NTB itu ditolak AP, karena berdasarkan penghitungan AP jumlahnya Rp 1 miliar saja per tahunnya. Perbedaan taksiran inilah yang tidak pernah ketemu,” ujar Mori

Berita Terkait:  Gubernur NTB : Qianjiang New City Jadi Rujukan Konsep Perencanaan Pembangunan Kota

Adanya perbedaan itu pada 27 Juli lanjutnya, kedua pihak menyerahkan proses penghitungannya kepada BPKP sebagai lembaga yang netral untuk melakukan penghitungan dan hasil inilah yang nanti jadi pedoman.

Menurutnya, atas lambatnya penyelesaian berbagai persoalan tersebut. DPRD kemudian mendorong agar Pemprov NTB bisa menyelesaikan dengan cepat.

Bahkan, jika diperlukan Pemprov NTB bisa mengajak DPRD untuk duduk bersama membahasmasalah tersebut, sehingga ada jalan keluar.

“Kami hanya mendorong agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” ucapnya. “Kalau ini tidak didorong, rencana pemerintah pusat mempercepat pembangunan akses ‘by pass’ Mandalika tentu jadi terhambat juga,” demikian Mori Hanafi menambahkan. (NM7)