Beranda HEADLINE Pemerintah Buka Seleksi Penerimaan Satu Juta Guru Melalui P3K

Pemerintah Buka Seleksi Penerimaan Satu Juta Guru Melalui P3K

BERBAGI

NUSRAMEDIACOM, MATARAM — Angin segar bakal segera di dapatkan para guru honorer yang selama ini mengabdikan diri sebagai guru di sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah mengumumkan akan memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan 1 juta guru di seluruh Indonesia, secara bertahap.

Pengumuman seleksi penerimaan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ini disampaikan Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH Makruf Amin melalui konferensi video yang digelar secara virtual, Senin (23/11) langsung dari Istana Wakil Presiden. Bersama Wapres turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Wapres Makruf Amin memahami bahwa tugas dan peran guru sangat strategis dalam membangun kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang demikian besar, namun tidak sebanding dengan penghargaan atau gaji yang diterima oleh tenaga pendidik ini setiap bulannya.

Berita Terkait:  Bupati Minta Tempat Hiburan di Senggigi Ditutup

“Namun pengabdian seorang guru di tengah medan dan situasi yang sulit seperti saat ini tidak pernah menurun demi mendarmabaktikan dirinya bagi keberlangsungan generasi Indonesia emas yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan negara ini,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Karena itu Wapres mengingatkan bagi guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi seleksi guru P3K pada 2021 mendatang. Setiap calon guru P3K memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mendaftar dan mengikuti ujian sleksi ini dengan baik.

“Hanya guru yang memiliki kualitas dan kemampuan secara akademik dalam tahapan mengikuti seleksi nanti yang bisa ditetapkan sebagai guru P3K oleh pemerintah,” jelas Wapres dari kalangan ulama ini.

Menteri Pendidikan mengungkapkan pengalamannya selama turun ke daerah-daerah pelosok sekalipun, bahwa semangat guru dalam proses belajar-mengajar ditengah keterbatasan penghargaan berupa upah atau gaji yang minim, namun motivasi pengabdiannya cukup tinggi.

Berita Terkait:  Badan Intelijen Strategis Datangi Gubernur NTB

Bagi Menteri, banyak guru yang ditemuinya memiliki kapasitas dan kemampuan mengajar yang tidak diragukan lagi, namun belum mendapatkan hak-hak yang layak dari sisi pendapatan dibandingkan dengan guru-guru yang sudah berstatus PNS.

“Karena itu kesempatan baik saat ini hendaknya diambil oleh para guru honorer untuk mengikuti tahapan seleksi untuk bisa menjadi guru dengan status P3K dan akan memperoleh pendapatan yang lebih layak untuk merubah nasib guru ke depan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat sudah menyiapkan penggajian bagi tenaga guru yang lulus melalui rekruitmen guru P3K tahun 2021. Karena bagaimanapun juga dalam situasi apapun termasuk dalam kondisi Covid-19 saat ini, proses belajar-mengajar bagi anak didik harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti.

Untuk itu pemerintah menganggarkan melalui APBN 2021 dengan nilai belanja yang cukup signifikan bagi lancarnhya proses belajar-mengajar di seluruh institusi Pendidikan.

Berita Terkait:  Besok, Ribuan Mahasiswa “Kuliah” di Udayana! Ini Tanggapan Dewan…

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB M Nasir, SH mewakil Sekretaris Daerah NTB menambahkan, peluang tenaga guru honorer di NTB untuk mengikuti seleksi ini sangat besar untuk bisa lulus sebagai tenaga guru P3K.

Karenanya para guru hendaknya mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa berkompetensi dengan nilai yang baik agar bisa masuk sebagai tenaga guru P3K. Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini juga mengingatkan kepada para guru honorer yang akan mengikuti seleksi untuk hendaknya percaya diri dengan kemampuan masing-masing.

Pentingnya lagi, diharapkan menghindari calo atau janji-janji untuk bisa lulus dari oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. Proses seleksi yang dilakukan nanti dilakukan secara transparan dan jauh dari prakrek-praktek yang merugikan peserta. (red)