Beranda HEADLINE Maret 2020, Penentuan Pemutusan Kontrak PT GTI

Maret 2020, Penentuan Pemutusan Kontrak PT GTI

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kini menyatakan sikap tegas. Pasalnya, Pemprov memberikan batas waktu hingga Maret 2020 mendatang kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Dimana PT GTI diminta melaksanakan butir-butir kontrak atas persoalan lahan seluas 65 Ha di Kawasan Wisata Gili Trawangan, Lombok Utara. Jika dari batas waktu yang telah ditentukan tersebut belum juga di indahkan oleh PT GTI, maka Pemprov NTB akan mencabut izinnya.

“Kita berikan peringatan sampai Maret 2020. Kalau tidak kontrak GTI diputus. Tapi memang ini belum keputusan resmi dari Tim Terpadu,” ungkap H Mohammad Rum – Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB kepada media ini di Mataram.

Sebelum melakukan pemutusan kontrak PT GTI kata pria yang akrab disapa Haji Rum ini, Pemprov akan melakukan beberapa tahapan. Yaitu memberikan teguran tertulis secara resmi sebanyak tiga kali. Jika tidak diindahkan barulah keputusan pencabutan izin akan dilaksanakan.

Berita Terkait:  KPU Tetapkan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih Pemilu 2019

Tentunya kata dia, atas dasar rekomendasi seperti yang telah disampaikan Kejaksaan Tinggi NTB, Komisi I dan Komisi III DPRD NTB dan Tim Terpadu yang terdiri dari Polda NTB, Kejaksaan dan unsur-unsur terkait lainnya.

“Bupati Lombok Utara sendiri sudah menyampaikan bahwa masyarakat di Gili Trawangan menginginkan agar GTI keluar dari pulau itu,” tutur Haji Rum.

Seharusnya pemutusan kontrak PT GTI sudah diputuskan pada saat rapat koordinasi (Rakor) pembahasan penyelesaian sengketa lahan PT GTI dengan Pemprov NTB yang saat itu dihadiri Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Kemudian turut pula hadir Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar serta dari pihak unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu malam (12/2) lalu. Namun, rencana pengambilan keputusan batal lantaran sejumlah pihak tidak hadir.

Berita Terkait:  Puluhan Hotel di NTB Tutup, 3.310 Karyawan di Rumahkan

“Nah, disitu (pada rapat tersebut) seharusnya ada kata sepakat. Tapi yang hadir saat itu belum bulat. Maka, pak gubernur meminta kelanjutan final masalah GTI dituntaskan melalui kajian yang mendalam oleh tim terpadu yang di ketuai oleh pak sekda,” jelas mantan Kepala BPBD NTB ini.

Dalam persoalan ini tegas Haji Rum, Gubernur NTB tidak ingin gegabah dalam bertindak maupun mengambi keputusan. Mengingat, gubernur selalu mewanti-wanti pada jajaran OPD Pemprov agar perlakuan pada investor yang menanamkan investasi di NTB sebisa mungkin harus ramah dilayani dan tidak boleh mengedepankan prinsip kekuasan terkait power yang dimiliki selama ini.

“Makanya, melalui tim terpadu yang dibentuk ini, prosedur itu digunakan oleh pemprov. Sekali lagi, suka tidak suka, PT GTI itu adalah pemegang HGU di lahan tersebut. Sehingga, secara aturan perundang-undangan mereka berhak mengelola salah satu kawasan pariwisata unggulan di NTB itu,” ungkapnya.

Berita Terkait:  Jokowi Gelar Ratas, Zul : "Presiden Ingin Indonesia Segera Kembali Normal" 

Menurut pria yang dikenal ramah ini, selama ini komunikasi dengan pihak GTI telah intensif dilakukan. Hanya saja, syarat GTI agar pemprov melakukan pembersihan dan pengosongkan areal itu dari masyarakat sangat sulit diwujudkan. Apalagi, klausul permintaan itu tidak ada dalam perjanjian kerjsama selama ini.

“Aneh permintaan GTI sama dengan kita dibenturkan dan berhadapan dengan masyarakat. Makanya, kita enggak mau. Apalagi, kewajiban GTI untuk membangun sebanyak 150 cottages selama tiga tahun berjalan belum mereka indahkan sampai saat ini. Jadi memang, ada sikap one prestasi yang dilakukan managemen GTI,” demikian H Mohammad Rum. (red)