Beranda HEADLINE Made Slamet Nilai Zero Waste Sebatas Hayalan, Mori Hanafi : Buang-Buang Uang...

Made Slamet Nilai Zero Waste Sebatas Hayalan, Mori Hanafi : Buang-Buang Uang Aja!

BERBAGI
Keterangan Foto : Made Slamet (kiri), Mori Hanafi (tengah) dan Madani Mukarom (kanan). (Foto/Ist)

MATARAM — Salah satu program unggulan Pemprov NTB, yakni Zero Waste atau Bebas Sampah terus dipertanyakan. Padahal anggaran yang digunakan cukup besar. Lebihnya lagi, program tersebut terkesan tidak jalan.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet menilai bahwa program zero waste masih sebatas halayan semata. Karena, keberadaan ataupun dampak dari program itu belum dirasakan betul oleh masyarakat.

“Bagaimana sampah bisa nol alias nggak ada, sampah di rumah saya saja di Mataram sudah dua minggu enggak di angkut oleh petugasnya,” ujar wakil rakyat di Udayana asal Dapil Kota Mataram ini.

Menurut dia, nyaris seluruh masyarakat di Kota Mataram atau dapilnya mengeluhkan persoalan pengangkutan sampah. Begitupun soal tempat pembuangan sampah sementara yang dinilainya belum ada.

Oleh karena itu, politisi PDIP itu mengatensi gagasan Pemprov yang menginisiasi adanya program Zero Waste sebagai solusi mengatasi persoalan sampah.

Hanya saja, menurut dia, program itu tidak disambut baik oleh pemerintah daerah (pemda) di kabupaten/kota lingkup NTB. Padahal, dana yang digunakan melalui APBD NTB membiayai program tersebut terbilang sangat besar, yaitu miliaran.

Hal yang dianggap paling jadi masalah, kata Made, adalah kurang koordinasinya antara pemprov dan pemkab/pemkot. Terlebih dinilainya tidak nyambung. Disisi lain pemkab/pemkot memiliki masing-masing wilayah dan masyarakat.

“Jadi, masalah zero waste yang utama itu adalah soal koordinasi yang enggak nyambung antara pemprov dan para bupati/walikota yang memiliki rakyat dan kewilayahannya. Kalau nyambung dan jelas pembagian perannya, maka nggak akan kayak sekarang ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar Pemprov NTB dapat menggunakan pola Pemprov Bali. Yaitu, menggandeng kabupaten/kota dalam mengatasi limbah plastik. Dan hal itu, kata Made, sangat layak untuk ditiru Pemprov NTB.

Meski provinsi NTB memiliki peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal sampah melalui program zero waste, namun dinilainya di lapangan, justru tidak berjalan sesuai harapan.

“Semangat memilah sampah itu nggak penting jika tupoksi utama provinsi sebagai koordinator masalah sampah nggak dilakukan. Harusnya, mulai tegaslah, kayak di Bali nggak boleh lagi pasar modern menyiapkan tas plastik,” katanya.

“Nah, ini solusi sebenarnya sebagai contoh yang dibutuhkan sebagai koordinator, sehingga kabupaten/kota juga akan ikut melaksanakan ketegasannya melarang penggunaan tas plastik,” tambah Made.

Kepala daerah, lebih lanjut disampaikannya, sudah seharusnya melakukan evaluasi di jajaran OPD yang mengelola sampah. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Sebab, letak tidak jalannya program bagus yang di inisiasi seorang kepala daerah adalah tidak maksimalknya OPD terkait dalam menerjemahkan masksud dari apa yang dikehendaki oleh pimpinannya.

“Saya kira zero waste itu bagus gagasan dan semangatnya. Tapi memang OPD pelaksananya yang nggak maksimal. Akibatnya, rencana Pak Gubernur dan bu Wagub menjadi nggak jalan,” kata Made.

Berita Terkait:  Tim KBR Satbrimob Polda NTB Diterjunkan ke Tiga Gili

“Jadi, kalau saya usulkan agar program ini jalan, maka Kepala OPD, yakni Dinas LHK harus dievaluasi dari Kepala Dinas hingga Kabid serta staf yang melaksanakan programnya,” imbuhnya.

Terkait evaluasi pada jajaran OPD LHK NTB. Made menegaskan, hal itu harus dilakukan, lantaran kepala OPD yang bersangkutan sudah terlalu lama memegang jabatan tersebut. Akibatnya, ada rasa kebosanan terhadap jabatannya yang disandangnya.

Padahal, lanjut dia, program zero waste ini tidak bisa hanya mengandalkan sebuah aplikasi bernama Lestari. Namun yang harus diperbanyak adalah turun melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemkab/pemkot hingga pemerintahan paling bawah, yakni Lurah dan Kepala Desa.

“Harusnya, Kepala Dinas LHK paham. Karena zero waste ini adalah program unggulan. Maka nggak boleh mereka bersantai-santai diruangan. Apalagi, dana APBD juga cukup besar tersedot untuk membiayainya keberlangsungan programnya selama ini,” sesal Made.

Sementara itu, Mori Hanafi-Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat justru menanggapi sebaliknya. Bahwa persoalan zero waste ini bukan keselahan yang harus diletakkan pada Kadis LHK. Justru pada disainnya.

“Bukan salah kadisnya, memang disain prgramnya ngga jelas. Koordinasi antar kabupaten/kota saja ngga jelas. Kesannya ini program asal-asalan dan bukan program unggulan,” sesalnya, Jum’at (19/2).

Menurut dia, siapapun Kadis LHK dinilainya akan sulit untuk menyukseskan program tersebut. Itu, selama koordinasi tidak jelas dengan kabupaten/kota. Begitupun soal disainnya. Termasuk soal anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 4 miliar terkesan menghamburkan. “Biar ganti kadis berkali-kali juga ngga bakal sukses. Ngga ada gunanya, buang-buang uang saja,” tegas Mori.

Dalam hal ini pihaknya menyatakan tidak perlu mendorong pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas persoalan anggaran tersebut. Ia malah lebih memilih untuk memberikan kesempatan terkait program zero waste ini.

“Ngga perlu APH. Kita beri kesempatan sampe pembahasan APBDP 2021 ini. Kalau masih tidak jelas road map nya, kita akan coba usulkan supaya program ini dihentikan saja,” demikian Mori Hanafi.

RAMAI SOAL ZERO WASTE, KADIS LHK UCAP TERIMAKASIH

Sebelumnya, Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom mengaku sangat berterimakasih kepada berbagai pihak atas kritikan masive terhadap zero waste yang tiba-tiba menjadi ramai. Dia justru memberikan apresiasi atas kritikan, komentar, maupun berbagai penilaian terhadap zero waste.

“Tiba-tiba ramai di media. Ini poin yang baik terhadap program zero waste. Terima kasih, sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu zero waste,” kata Madani dalam belum lama ini.

Berita Terkait:  Dewan Sarankan Sembako Diganti Uang

Menurut dia, kenapa perbincangan sampah patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset serta pengetahuan bagaimana alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh butuh diperbincangkan secara terus-menerus.

Sehingga, kata dia, agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama. “Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan ‘Sampahmu, Tanggungjawabmu’. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” kata Madani Mukarom.

Kolaborasi, lanjut Madani, justru sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program zero waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya pemerintah daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan. Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian zero waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terimakasih kepada bupati/walikota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Kadis LHK NTB.

Tak hanya itu, ia juga menerangkan dari sisi regulasi persampahan. Dimana ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini, kata dia, sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu. “Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen. Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020. Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

Berita Terkait:  Politisi Nasdem “Ancungi Jempol” untuk Zul-Rohmi

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tegas Madani. “Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud,” tambahnya lagi.

Mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru. “Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” terang Madani.

Visi Zero Waste, lanjut Kadis LHK, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA. Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak.

Sebab, menurut dia, tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat. “Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” tutup Madani Mukarom. (red)