Beranda HEADLINE Langgar Kode Etik, Tiga Pejabat Pemprov NTB Terancam Kena Sanksi

Langgar Kode Etik, Tiga Pejabat Pemprov NTB Terancam Kena Sanksi

BERBAGI
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat diwawancarai awak media (Foto : Bobby Maramis)

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, telah merilis daftar 10 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar kode etik.

Sebanyak 3 orang dari 10 ASN tersebut, merupakan pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah yang dimintai tanggapannya terkait 3 pejabat tersebut, sama sekali tidak memberikan pembelaan.

Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), justru siap memberikan sanksi jika memang terbukti jajarannya bersalah.

“Kalau melanggar, dikasi sanksi saja,” tegas orang satu di Provinsi NTB ini, Jum’at (31/1).

Tiga pejabat Pemprov yang terbukti melanggar kode etik netralitas ASN, yaitu Kepala BPBD NTB, H Ahsanul Khalik.

Kedua, Kepala Dinas Perdagangan Hj Putu Selly Andayani, dan Kasubag TU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Dewi Noviany.

Berita Terkait:  APBD NTB 2020 Ditetapkan Rp 5,6 Triliun

Khusus Dewi Noviany, ia sendiri tak lain adalah adik kandung dari orang nomor satu di nusa tenggara barat ini.

Bukan kali ini saja gubernur berbicara tentang ASN yang terjun ke dunia politik. Beberapa waktu lalu, gubernur masih memberikan toleransi.

Pasalnya, saat itu belum ada hasil keputusan resmi dari Bawaslu. “Kita sudah minta BKD untuk cermati,” kata Bang Zul.

“Kalau memang harus dikasi sanksi, sanksi aja,” imbuh gubernur usai melantik pejabat fungsional di kantornya.

Oleh karena itu, bola kini berada di tangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). OPD yang dipimpin seorang Plt tersebut, diberikan mandat untuk mendalami hasil keputusan Bawaslu.

Berita Terkait:  Bayi Usia 3 Bulan dan Bocah 6 Tahun di NTB Positif Corona

Ketiga pejabat yang melanggar kode etik netralitas tersebut, karena dinilai terlibat politik praktis.

Terutama dalam menyambut Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini. “Nanti saya akan panggil juga BKD,” tutur Bang Zul.

Gubernur tidak menyampaikan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada 3 pejabat tersebut.

Sebagai orang politik, gubernur juga memahami jika pada akhirnya setiap ASN harus mundur apabila ingin terjun ke politik praktis.

“Untuk sanksi, jangan sedikit-sedikit mutasi. Yang akan berlaga akan mundur kok pada akhirnya, itu sebentar lagi,” katanya.

Berita Terkait:  Jajar Kehormatan Warnai Penyambutan Irjen Pol M Iqbal di Mapolda NTB

“Janganlah sedikit-sedikit mutasi, itu buat mereka kerja jadi gak nyaman,” tambah gubernur.

Sementara itu, Plt Kepala BKD NTB, H Adam mengaku akan mendalami terlebih dahulu kasus 3 pejabat Pemprov yang terbukti melanggar kode etik ASN.

BKD sendiri kata dia, tentu akan patuh terhadap segala bentuk perundang-undangan.

Menurut Adam, ketiga pejabat tersebut, telah dipanggil oleh Bawaslu. Sehingga, Bawaslu yang lebih memahami secara konfrehensif persoalannya.

“Kita dalami dulu permasalahannya. Dan ketiga pejabat tersebut, sudah dipanggil Bawaslu yang punya kewenangan penuh dalam pengawasan Pilkada,” ucapnya.

“Kita menunggu apa rekomendasi dari bawaslu terhadap hasil klarifikasi terhadap ketiga pejabat Pemprov tersebut,” demikian ia menambahkan. (red)