Beranda HEADLINE Komisi V Klaim Dikbud NTB Sakit, Gubernur Diminta Bersikap

Komisi V Klaim Dikbud NTB Sakit, Gubernur Diminta Bersikap

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Rabu (8/1/20) kemarin.

Komisi V menghadirkan Dikbud NTB lantaran ingin membahas berbagai persoalan pendidikan yang dianggap cukup menjadi perhatian serius secara bersama.

Namun sayangnya dipertemuan itu terjadi aksi pengusiran terhadap pihak Dikbud.  Wakil Ketua Komisi V DPRD setempat, Lalu Wirajaya yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya pengusiran terhadap pihak Dikbud NTB.

“Iya betul (pengusiran terhadap Kabid Dikbud NTB),” ujarnya, Kamis 9 Januari 2020 di Mataram.

Berita Terkait:  Warga Terkesan Acuh, Patroli dan Edukasi Digalakkan

Diungkapkannya, bahwa sebelumnya pihak Komisi V sudah bersurat ke Dikbud terkait RDP. Kemudian, Kepala Dinas bersama tiga orang Kabid lainnya di Dikbud NTB datang diksempatan itu.

Lantaran hanya tiga orang kabid yang datang, lalu pihak Komisi V mempertanyakan kepada Kadis Dikbud kemana tiga orang kabid lainnya. Sebab, kabid yang seharusnya hadir mengikuti RDP itu sebanyak enam orang.

Menyikapi hal itu, Kadis Dikbud yang ditanyai menjawab secara gamblang. Dimana menurut pihak Komisi V jawaban yang diutarakan Kadis Dikbud NTB sangat mengecewakan.

“Kabidnya kan ada enam. Nah, kita tanya kemudian, mana kabidnya yang lain? Beliau jawab tidak tahu, karena kabidnya tidak izin ke Kadis. Ini kan lucu kita pikir,” ungkapnya Wirajaya.

Berita Terkait:  Pawai Ogoh-ogoh Ditiadakan

“Kemudian kita minta beliau telepon (kabid), beliau jawab tidak sanggup menelpon kabidnya. Nah setelah rapat RDP bersama kadis dan tiga kabid lainnya datanglah kabid yang tidak hadir tepat waktu ini,” imbuhnya.

Dilanjutkan politisi Partai Gerindra itu, menurut pihak Komisi V sikap yang ditunjukkan oleh Dikbud tidak menghargai lembaga dewan.

“Jadi kami merasa lembaga ini kurang dihargai. Jadi mana mungkin kita bisa urus rakyat, kalau ditubuh kita masih sakit, tidak solid, tidak bersatu seperti itu,” tuturnya.

Berita Terkait:  Polda NTB Ancam Tutup Kegiatan Usaha Tak Patuhi Protokol COVID-19

Terkait persoalan ini, lebih lanjut dikatakan wakil rakyat jebolan Dapil Lombok Tengah itu, pihaknya meminta kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur NTB segera bersikap.

Hal itu menurut dia adalah persoalan yang perlu disikapi serius. “Kita minta agar hal ini dikroscek bukan hanya di Dikbud saja, tapi di OPD lain juga. Siapa tau hal seperti ini terjadi juga di OPD-OPD lainnya. Jadi intinya komisi V kecewa,” demikian Lalu Wirajaya. (red)