Beranda HEADLINE Komisi I DPRD NTB Minta Pengadaan Randis Pimpinan Ditinjau Ulang

Komisi I DPRD NTB Minta Pengadaan Randis Pimpinan Ditinjau Ulang

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta terkait pengadaan kendaraan dinas (randis) senilai Rp 2,6 miliar tahun ini untuk pimpinan ditinjau ulang.

“Kami (Komisi I DPRD NTB) minta pengadaan empat mobil dinas untuk pimpinan itu ditinjau ulang,” kata Syirajuddin selaku Ketua Komisi I DPRD NTB di Mataram.

Rencana pengadaan empat kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD NTB tersebut, dilihatnya sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Terlebih masih banyak persoalan publik di NTB yang belum terselesaikan dan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah.

“Belum hilang dalam ingatan kita, masyarakat NTB baru saja tertimpa bencana gempa, kemudian bencana kemarau panjang. Bahkan, di tahun 2019, APBD NTB defisit,” ujarnya.

Berita Terkait:  Keindahan NTB Bakal Semakin Mendunia

“Semestinya, dengan kondisi ini pemerintah berempati, bukan justru malah merencanakan pembelian mobil baru,” imbuh Syirajuddin.

Kemudian jika ditinjau dari tahun keluaran mobil dinas yang saat ini digunakan pimpinan masih terbilang baru. Sebab, mobil yang ada saat ini merupakan mobil dinas tahun 2015.

“Ini bukan soal kita ingin menekan pimpinan. Tapi kita melihat urgensi dari rencana pembelian mobil baru itu apa. Kendaraan yang ada sekarang saja masih baru kok,” kata wakil rakyat jebolan Dapil VI Dompu-Bima tersebut.

Kembali dilanjutkan oleh Politisi PPP itu, bahwa pihaknya memahami kebutuhan pimpinan yang harus difasilitasi baik itu mobil maupun rumah dinas jabatan.

Berita Terkait:  Alhamdulillah, Balita Positif COVID-19 di NTB Kondisinya Membaik

Hanya saja kata Syirajuddin, sebelum rencana pembelian dilaksanakan perlu dilihat bahwa permasalahan di NTB ini cukup kompleks.

Mulai masalah pembangunan yang belum merata, masalah kerusakan lingkungan di sejumlah kawasan hutan yang tidak kunjung menemukan solusi, bencana kemarau hingga menyebabkan kekeringan.

Kemudian belum lagi persoalan pembangunan rumah korban gempa yang hingga kini belum juga terselesaikan termasuk persoalan lainnya.

“Jadi kita melihat semua ini harus realistis. Karena yang kita kedepankan itu kebutuhan anggaran untuk kepentingan publik,” tuturnya.

Karenanya, Komisi I meminta kepada pimpinan dan pemerintah untuk meninjau kembali rencana pembelian empat mobil dinas senilai Rp2,6 miliar tersebut.

Berita Terkait:  Dewan NTB Batalkan Kunker ke Luar Negeri

Terakhir, Syirajuddin juga menegaskan bahwa pihaknya juga akan membahas permasalahan ini bersama pimpinan DPRD NTB.

Sementara itu, H Mahdi selaku Sekretaris DPRD NTB juga membenarkan rencana oengadaan empat randis untuk pimpinan dewan tersebut.

Pengadaan itu akan dilakukan pada tahun anggaran 2020 dengan total anggaran yang sudah disediakan sebesar Rp 2,6 miliar lebih.

Sekedar informasi, kendaraan dinas pimpinan dewan yang lama diadakan pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014.

Adapun jenisnya yakni untuk Ketua DPRD NTB bermerk Camry. Sedangkan tiga kendaraan lainnya bermerk Altis, yang mana diperuntukan bagi tiga orang Wakil Ketua. Dimana empat randis tersebut akan segera disusulkan ke BPKAD untuk dilelang. (red)