Beranda HEADLINE ITDC Didesak Tuntaskan Persoalan Lahan MotoGP Mandalika

ITDC Didesak Tuntaskan Persoalan Lahan MotoGP Mandalika

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Agar tidak berlarut-larut, PT Tourism Development Corporation (ITDC) diminta untuk segera menuntaskan persoalan sengketa lahan sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Desakkan itu diutarakan oleh H Lalu Budi Suryata-Anggota DPRD Provinsi NTB kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin 20 Juli 2020 di Mataram.

Menurut dia, hal itu menjadi penting untuk dijadikan perhatian, sehingga nantinya tidak menjurus pada persoalan baru lainnya.

“Kalau keputusannya bayar ya bayar, tukar guling ya tukar guling, kalau harus berujung di pengadilan ya selesaikan di pengadilan. Jangan ditunda-tunda,” tegasnya.

Dikatakannya, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika bukan sesuatu yang harus di tawar-tawar lagi. Mengingat, pembangunan mega proyek tersebut sudah masuk sebagai agenda prioritas nasional yang harus dituntaskan.

“Perlu diketahui pemerintah sudah menetapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, termasuk di dalamnya sirkuit MotoGP harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena itu, kalau pun ada kendala secepatnya diselesaikan,” ucap pria yang kerap disapa LBS (Lalu Budi Suryata) ini.

Berita Terkait:  Pertanian Pola Irigasi Tetes Gebrakkan Baru Zul-Rohmi

Dilanjutkan Budi Suryata, pihaknya telah memetakan apa saja yang menjadi batu sandungan di kawasan tersebut. Salah satu masalah krusial yang belum clear and clean adalah persoalan lahan.

“Dalam pertemuan kami dengan manajemen ITDC belum lama ini, ternyata ada sekitar 12 hektare yang belum clear and clean. Terhadap itu kita sudah minta agar ITDC menyelesaikan,” katanya.

“Permintaan kami bukan hanya kepada ITDC, kita juga minta pemerintah juga ikut membantu dan mengawal untuk menuntaskan masalah ini, supaya cepat selesai,” imbuh anggota DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu.

Ia juga memberikan pandangannya sebagai salah satu opsi dari solusi terkait dari persoalan sisa lahan itu. “Caranya, apakah itu melalui tukar guling lahan, bayar, atau melalui proses hukum. Tinggal pilih mau cara yang mana,” kata Budi Suryata.

Berita Terkait:  Harga Pangan Meroket, Johan Pertanyakan Upaya Pemerintah

“Tapi kita sarankan agar ini bisa diselesaikan secara baik-baik tentunya adil,” tambah mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. Namun, jika ada dirinya pun meminta agar pihak yang berwenang untuk menindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kalau ada yang mengklaim tapi tidak punyak bukti kuat atas kepemilikan lahan disana, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jangan sampai ada mafia-mafia lagi yang mencoba bermain-main,” tegas Budi Suryata.

Disinggung terkait penyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Nanang Sigit Yulianto yang menyatakan pembebasan lahan KEK Mandalika sudah tuntas. Budi Suryata mengatakan sangat mengapresiasinya. Sebab, penyataan tersebut tentunya telah melalui kajian secara hukum.

Berita Terkait:  Zona Merah, Walikota Minta Warga Mataram Ibadah di Rumah

“Kalau seperti itu adanya maka mestinya tidak perlu ada yang dipersoalkan. Tetapi bila mana di rasa belum ada yang tuntas oleh pihak-pihak yang bersengketa ya dituntaskan apakah itu melalui pembayaran lahan, pengadilan atau tadi tukar guling lahan. Intinya pembebasan lahan Mandalika itu harus clear and clean,” demikian Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB ini.

Untuk diketahui, sebelumnya Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, menyatakan pembebasan lahan KEK Mandalika, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, sudah tuntas. “Semuanya ‘clear’, sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” katanya.

Ditegaskannya, hal tersebut karena melihat seluruh lahan yang menjadi lokasi pembangunan KEK Mandalika sudah berstatus hak pengelolaan lahan (HPL) yang diterbitkan BPN. “Jadi HPL sudah ada semua, apalagi yang mau digugat, tidak ada yang perlu diganti lagi,” tutupnya. (red)