Beranda HEADLINE Hadapi COVID-19, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Pangan

Hadapi COVID-19, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Ketahanan Pangan

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, JAKARTA — Semakin meluasnya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi perhatian semua pihak. Tak terkecuali, hal ini pun menjadi sorotan fokus para wakil rakyat di Senayan.

Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menghimbau kepada pemerintah agar menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan penanganan wabah COVID-19.

“Sebetulnya kita punya instrument regulasi yang lumayan bisa digunakan untuk menanggulangi wabah Covid-19,” ujar Johan Rosihan, Kamis pagi (26/3) tadi.

Dicontohkannya, dari sisi regulasi tentang karantina kesehatan, maka pemerintah punya kewajiban atas perintah pasal 8 dari UU No. 6/2018.

Dimana mensyaratkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama karantina.

“Itu artinya pemerintah wajib menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan tersebut,” ujar Johan selaku Anggota Legislatif dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa.

Menurut Anggota Fraksi PKS DPR RI ini bahwa untuk hadapi wabah Covid-19 saat ini, sebaiknya pemerintah segera mengimplementasikan instrument kebijakan ketahanan pangan yang focus pada zona wilayah yang terkena wabah.

Yaitu dengan melakukan penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan serta pengembangan diversifikasi dan industry pangan local dan meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar.

Johan memaparkan bahwa saat ini perlunya memperbaiki sistem logistik nasional secara komprehensif sebagai bagian ketahanan nasional untuk menanggulangi dampak penyebaran wabah penyakit.

Termasuk didalamnya kebijakan tentang ketersediaan pangan yang beragam gizi seimbang dan aman.

Johan juga menekankan kepada pemerintah, pentingnya implementasi penyelenggaraan ketahanan pangan dalam menghadapi wabah Covid-19 terutama di daerah rentan rawan pangan kronis yang terdiri dari 17 provinsi, 88 kabupaten dan 956 Kecamatan.

Ketahanan pangan ini kata dia, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak wabah COVID-19 yang telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Disamping itu juga lanjut politisi PKS yang dikenal cukup vocal itu, untuk meningkatkan rasio konsumsi normative perkapita terhadap ketersediaan pangan.

“Juga mempermudah akses pangan dan kebijakan pemanfaatan pangan secara terpadu, termasuk menyiapkan segala ketersediaan sumberdaya yang diperlukan,” tegasnya.

Mantan Anggota DPRD NTB tiga periode itu berharap agar pemerintah segera menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta melakukan langkah stabilisasi harga pangan terutama pada moment bulan puasa dan lebaran mendatang.

Kembali dicontohkannya, ketersediaan dan kebutuhan beras nasional, yang memiliki stock awal tahun 2020 sebesar 4,51 juta ton serta kebutuhan beras nasional sebesar 111,58 kg/kap/tahun.

“Berdasarkan data BPS, jadi dalam kondisi darurat wabah seperti ini, maka pemerintah mesti menghitung peningkatan kebutuhan pangan agar tercipta ketahanan pangan secara komprehensif untuk mencegah semakin meluasnya dampak COVID-19 di Indonesia,” tutup Johan Rosihan. (red)