Beranda HEADLINE Gubernur NTB Diminta Jawab Sejumlah Pertanyaan Ini, Sudirsah : “Agar Publik Tidak...

Gubernur NTB Diminta Jawab Sejumlah Pertanyaan Ini, Sudirsah : “Agar Publik Tidak Berfikir Buruk Kepada Gubernurnya”

BERBAGI

MATARAM — Sebelumnya Sudirsah Sujanto-Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB sangat getol menyuarakan persoalan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Namun, pada akhirnya anggota DPRD NTB asal Dapil Lombok Utara itu nampaknya mengendor. “Saya akhirnya tidak tertarik lagi mengkritisi kebijakan gubernur yang membingungkan Itu. Sebab, selain tidak akan didengar, seperti biasanya, juga karena keputusan gubernur itu rupanya tidak akan bisa berubah kecuali rezim berganti,” katanya, Sabtu (12/6) kemarin.

Meski demikian, ia sebagai warga Lombok Utara yang saat ini duduk di Udayana mengingatkan kepada Gubernur NTB, bahwa diprediksinya PT GTI akan sulit memenuhi komitmen addendum kontrak lahan seluas 65 hektare tersebut. “Saya ingin memberi tahu, bahwa lahan seluas itu hari ini secara faktual, tidak benar-benar di kuasai oleh perusahaan GTI. Setahu saya, lebih dari 70 persen lahan 65 hektare itu saat ini ditempati warga masyarakat, karena ditelantarkan perusahaan sejak awal,” ungkap Sudirsah.

Menurut dia, sepanjang hampir satu kilometer persegi di Selatan Gili Trawangan yang menjadi bagian dari tanah kontrak GTI, bahkan sejak kontrak untuk GTI lahir (12, April 1995) silam, justru di tempati oleh ratusan masyarakat yang malah lebih dahulu membangun puluhan usaha wisata. Yaitu, kata Sudirsah, mulai dari fasilitas penginapan, warung makan, usaha penyelaman dan berbagai usaha lainnya. Bahkan di areal tersebut telah berdiri pula Masjid, Musholah, Sekolah, Kantor Dusun ratusan kepala keluarga telah membangun rumah permanen dan beranak pinak.

Selama lebih dari dari dua dekade trakhir, masih kata dia, warga mengkavling tanah di pinggir pantai (lokasi strategis) menjadi setidaknya masing-masing 15 are perorang. Disitu, sambung dia, warga membangun berbagai tempat usaha wisata tersebut diatas secara permanen. “Bahkan lebih dari 80 persen lokasi usaha tersebut, hari ini telah dikuasai (di kelola) oleh pengusaha asing. Warga yang menggarap lahan bermitra kontrak dengan pengusaha asing dengan sistim sewa tahunan dengan nilai ratusan juta rupiah,” ujar Sudirsah.

Berita Terkait:  Pasca Positif COVID-19, Bupati : Lunyuk Karantina Wilayah Terbatas

Belum lagi, sambungnya, setengah dari lahan GTI itu, kini berubah menjadi permukiman permanen warga yang secara psikologis telah berakar. “Pertanyaannya, dimana letak bangunan hotel, atau pondasi bangunan fasilitas usaha PT GTI?. Adakah satu biji batako atau kawat beton PT GTI dilahan itu?. Saya tidak pernah menemukan itu selama ini. Adakah pejabat Pemprov atau pemilik PT GTI bisa menunjukan pagar beton yang mereka bangun di tahun 1995 silam?,” tanya Sudirsah.

“Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kemana PT GTI selama dua puluh tahun terakhir?. Mengapa mereka tidak melakukan pembangunan sesuai kontrak mereka dilahan tersebut?. Mengapa pula GTI tidak berupaya meminta Pemprov menghentikan laju pembangunan dan investasi di lahan itu?. Dan pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan Pemprov selama 20 tahun belakangan terhadap pesatnya laju pembangunan di tanah GTI oleh masyarakat. (Tidak ada jawaban lain, kecuali pembiaran…!!?),” imbuhnya.

Disisi lain, lanjut Sudirsah, pekan ini, Gubernur Zulkieflimansyah melanjutkan menandatangani draft berita acara kesepakatan pokok-pokok adendum PT GTI. Itupun, kata dia, untuk masa penyelesaian dua bulan menuju penandatanganan secara resmi. Dia menilai, waktu penyusunan yang terlampau lama dan terlihat menjemukan.

“Disinilah keraguan saya bahwa perusahaan ini tidak akan mampu memenuhi komitmen addendum, bahkan meski lebih dari lima tahun kedepan. Misalnya PT GTI ini dalam dua bulan kedepan mengantongi addendum, apa yang akan dilakukan? Seperti apa blue print dan master plan pembangunan fasilitas pariwisata di lahan yang secara faktual tidak mereka kuasai?,” tegas Sudirsah.

Berita Terkait:  Tolak Kunker Luar Negeri, LMND Sweeping Kantor DPRD NTB

“Bukankah perusahaan ini akan membutuhkan waktu penyelesaian masalah yang tidak sederhana?! Misalnya, dengan memaksa warga keluar atau kasarnya menggusur bangunan yang dianggap ilegal. Apakah warga tidak akan bergejolak melawan balik. Bisakah penggusuran paksa dilakukan selama setahun?. Kemudian apakah kita bisa berharap para wisatawan akan datang dengan situasi keamanan yang tidak stabil itu?,” tanyanya lagi.

Oleh karena itu, dikatakannya, kalaupun membangun di areal yang kosong yang tidak digarap warga, apa bisa selesai hingga tahun 2026. “Dimana kontrak itu berakhir, apalagi di situasi serba sulit saat pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu berapa tahun akan berakhir. Itu semua pertanyaan yang harus di jawab pemilik GTI dan Pemprov secara jujur dan rasional. “Sekali lagi, hal inilah yang mesti dijelaskan gubernur, supaya rakyat melihat kemuliaan yang anda janjikan dan anda lihat pada investor seperti PT GTI ini,” pintanya.

Tak sampai disitu, Sudirsah kembali melanjutkan, beberapa hari terakhir, warga penggarap lahan di lahan GTI mulai dipanggil oleh pihak Kejati NTB. “Beberapa warga penggarap lahan GTI yang kebetulan konstituen saya memberitahu saya, mereka di interogasi soal mengapa mereka menggarap dan dengan dasar apa menggarap. Kemudian mereka di konfrontir soal dokumen dan legal formal mereka menggarap,” tuturnya.

“Kita tidak tahu apa maksud pihak pengacara Pemprov NTB ini melakukan pemanggilan dan mempertanyakan sesuatu hal yang substansinya sudah diketahuinya. Yang jelas, akibatnya pemanggilan itu, kondisi psikologis warga penggarap mulai tidak stabil dan ketakutan,” sesalnya.

Ia juga mempertanyakan dan merasa bingung, bahwa Lebih jauh belakangan diketahuinya ternyata warga para penggarap yang sudah kadung punya usaha di lahan GTI “Diminta menandatangani surat pernyataan dan kewajiban membayar kontrak lahan entah kepada PT GTI atau kepada Pemprov?,” ujar Sudirsah.

Berita Terkait:  Samsul Huda Jabat Kepala Staf Brigif 21/Komodo di Kupang

“Ini makin mengherankan, ya membingungkan mengapa warga harus mengontrak sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kalau mengontrak ke PT GTI, dasarnya apa. Bukankah mereka telah menelantarkan objek lahan sewanya. Lantas pertanyaan ya, apakah secara hukum dibenarkan pihak GTI mengalihkan atau membuat kontrak diatas kontrak HGB/HGU/HPL mereka kepada pihak yang tidak punya hubungan kemitraan dengan PT GTI?,” lagi tanyanya.

Masih dikatakan Sudirsah, kemudian juga jika kontrak diatas kontrak itu dibuat dan dibayarkan ke pihak Pemprov. “Lantas dasar hukumnya apa. Legalkah, pemprov membuat kontrak diatas objek lahan yang telah di sewakan ke pihak lain? Jika itu dipaksa dianggap benar, lalu uang sewa itu masuk ke kas daerah dalam nomenklatur apa, karena disisi yang lain, pemprov juga ambil uang royalty dari kontrak yang pertama. Apa nama pendapatan daerah dari perbuatan tersebut?,” tanyanya.

“Ini harus dijelaskan oleh gubernur dan jajarannya termasuk pula oleh mitra investor gubernur yang mulia, PT GTI. Supaya publik tau dan tidak berpikir buruk kepada gubernurnya. Inilah mengapa saya bersama Fraksi Gerindra dan sejumlah anggota fraksi Dewan NTB lainnya terus menyuarakan interpelasi terhadap polemik kontrak GTI ini. Ada puluhan pertanyaan yang harus dijawab Gubernur Zulkieflimansyah. Bukan karena interest atau sentimen politik kami. Tetapi semata-mata untuk mencari sebuah kejelasan, mengumpulkan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi daerah NTB tercinta ini dan yang terpenting adalah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (red)