Beranda HEADLINE Disepakati Bersama, Ini Besaran UMP NTB 2021

Disepakati Bersama, Ini Besaran UMP NTB 2021

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menetapkan jumlah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Tahun 2021.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi, bahwa nominal UMP NTB 2021 tidak ada kenaikan. Ini atas berbagai pertimbangan bersama.

Yaitu baik Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dan akademisi. Itu melihat situasi ditengah situasi pandemi corona. “Sudah disepakati, dan besarannya tetap (Rp 2.183.883,-),” ujarnya didampingi Kepala Disnakertrans NTB, Rabu (4/11) di Mataram.

Menurut Sekda, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Pemprov NTB secara bersama itu sudah melalui persetujuan bersama.

Karena, kata dia, jika harus mengacu pada rumus hitungan murni, terlebih dimasa pandemi saat ini, maka UMP NTB dipastikan nominalnya turun.

Oleh karenanya, sambung Sekda, pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu tetap mempertahankan nominal sebelumnya (Jumlah UMP 2020).

Berita Terkait:  Meledak! 49 Kasus Baru, 15 Diantaranya Tanpa Riwayat Kontak Maupun dari Zona Merah

“SK penetapan UMP nya sedang berproses dan segera akan ditanda tangani oleh Pak Gubernur (Dr H Zulkieflimansyah),” kata Gita Ariadi.

“Intinya, semua sudah disepakati dan disetujui bersama, artinya sudah clear dan oke. Dan pemerintah sudah memberikan relaksasi serta berada diposisi yang adil,” demikian ia menambahkan.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, T Wismaningsih Drajadiah menjelaskan, bahwa untuk dasar hukumnya berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89.

Kemudian dibarengi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sekaligus Perturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.

Masih kata perempuan yang kerap disapa Wisma ini, terkait UMP NTB 2021 juga sudah dilakukan sidang dewan pengupahan NTB pada 27 Oktober lalu.

Berita Terkait:  Pemimpin Sumbawa Kedepan Harus Mampu Bersinergi dan Tidak Pilih Kasih

“Dewan Pengupahan memutuskan besaran nilai upah minimum Provinsi NTB Tahun 2021 sama dengan besaran nilai Upah minimum provinsi NTB tahun 2020,” katanya.

“Keputusan itu didasarkan pada pemikiran dan kesadaran bencana non alam yang sedang melanda saat ini,” imbuh mantan Kepala Dinas Sosial NTB tersebut.

Tak hanya itu, dia juga memberikan gambaran besar nilai UMP daerah lain sebagai pencerahan. Dimana dari 30 Provinsi yang sudah menetapkan upah minimum, 5 Provinsi menaikkan. Sedangkan 25 Provinsi sama dengan nilai upah minimum tahun lalu.

“4 (empat) Provinsi di pulau Jawa yaitu, DKI Jakarta menaikkan 5% tetapi khusus untuk perusahaan yang tidak terdampak Covid 19. Kemudian, Jawa Timur menaikkan Rp 100 ribu dari Rp 1.700.000,- menjadi Rp 1.800.000,- tapi masih dibawah UMP NTB yaitu sebesar Rp 2.183.883,” jelasnya.

Berita Terkait:  Miliki Perda PPM, NTB Diapresiasi Pemerintah Pusat

“Demikian juga dengan Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, walaupun ada kenaikan namun masih jauh dibawah NTB. Sulawesi Selatan menaikkan 25 dari upah minimum tahun sebelumnya,” tambah Wismaningsih.

Bahkan, Kadisnakertrans juga memaparkan gambaran yang terjadi. Apabila ditetapkan rumus maka besar kemungkinan nilai besaran upahnya akan turun karena sedang dalam kondisi resesi.

“Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun (2020) lalu untuk besaran upah minimum tahun (2021) ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja,” tutup Wismaningsih Drajadiah.

Sekedar informasi, siang tadi Pemprov NTB menggelar konferensi pers terkait UMP NTB 2021. Dalam kesempatan ini, turut pula dihadiri oleh pemerintah, perwakilan serikat pekerja, pengusaha (Apindo NTB) maupun akademisi. (red)