Beranda HEADLINE Delapan Kepala Dinas di Sumbawa Direkomendasikan ke KASN

Delapan Kepala Dinas di Sumbawa Direkomendasikan ke KASN

BERBAGI

“DIDUGA LANGGAR NETRALITAS ASN”

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Bawaslu Kabupaten Sumbawa akhirnya menyelesaikan proses penanganan terhadap delapan Kepala Dinas lingkup Pemkab Sumbawa yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasilnya, yang bersangkutan diduga kuat melanggar asas netralitas pegawai ASN, sehingga direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar dapat ditindak lanjuti.

Adapun kedelapan Kadis dimaksud diantaranya yaitu Ir. H. Junaidi, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Drs. Arief, M.Si (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan), Tarunawan, S.Sos.Sp (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),H. Junaidi, S.Pt (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), Ir. Sirajuddin (Kepala Dinas Pertanian, Ir. Syafruddin Nur (Kepala Dinas Pangan), Ir. Dirmawan (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) dan Ranchman Ansori, S.Sos., M.SE (Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik).

Selain kedelapan pimpinan OPD tersebut ada juga dua ASN yang diduga kuat turut melanggar asas netralitas ASN yaitu Drs. Arfansyah (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah) danKaharuddin, SE., MEc.Dev (Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa)

Berita Terkait:  Dewan Sumbawa Minta Pemda Bersikap, Gahtan : Kita Tak Boleh Kecolongan!

“Sesuai dengan berita acara rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Nomor : 005 /K.NB-07/PP.01.00/I/2020 menyatakan bahwa 10 Pegawai ASN di Lingkup Pemda Kabupaten Sumbawa direkomendasikan ke KASN karena diduga kuat melanggar asas netralitas pegawai ASN. Hal ini dilakukan setelah melalui proses klarifikasi saksi – saksi, fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami kumpulkan,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP kepada wartawan Selasa (4/2).

Dijelaskan Syamsi, tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN tersebut yaitu hadir pada Pameran UMKM yang merupakan serangkaian acara Rakernas Partai Politik PDI-Perjuangan di Jakarta tanggal 10 dan 11 Januari 2020. Kemudian yang bersangkutan juga diketahui berfhoto dengan menggunakan simbol “Salam Dua Jari” di acara tersebut.

Sepuluh Pegawai ASN ini, lanjut Syamsi, diduga kuat melanggar Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan dalam Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 2 huruf (d), (f). Dimana di dalam pasal ini dijelaskan bahwa “setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun” dan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Berita Terkait:  NTB Gemilang Diyakini Terwujud

Selain itu, pasal ini juga mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

“Tindakan dan perbuatan Pegawai ASN ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 point C huruf (f), dimana PNS dilarang melakukan foto bersama dengan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,  dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan,” tambah Syamsi.

Berita Terkait:  Doktor Zul bersama Pekerja, Buruh dan Pengusaha Bahas Omnibus Law

Dikatakan, untuk perbuatan dan tindakan Ir. Dirmawan (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa), diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 point C huruf (e), dimana PNS dilarang menggugah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebar luaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social.

“Ir. Dirmawan dengan sengaja menggungah foto-foto bersama dengan Bakal Calon Kepala Daerah H. M. Husni, B.Sc sambil mengangkat tangan salam dua jari di Media Sosial Faceebook di akun Umbu Dero. Dimana sebenarnya Umbu Dero tersebut sama dengan Ir. Dirmawan dan hal ini jelas tidak boleh dilakukan olehPegawai ASN,” pungkasnya. (red)