Beranda HEADLINE Cegah COVID-19, Misbach : Kepulangan TKI NTB dari Malaysia Wajib Diantisipasi

Cegah COVID-19, Misbach : Kepulangan TKI NTB dari Malaysia Wajib Diantisipasi

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Nusa Tenggara Barat hingga Senin (23/3) kemarin, masih dalam zona biru atau negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Meski demikian, bukan berarti NTB tidak harus lebih waspada.

Megingat pekerja migran indonsia (PMI) atau lebih dikenal dengan TKI, terutama yang berasal dari NTB akan segera pulang dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu dekat ini. Hal itu tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB.

Itu menyusul kebijakan lockdown yang diberlakukan Pemerintah Malaysia pada tanggal 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Dimana mengharuskan para TKI tersebut bakal pulang secara besar-besaran ke kampung halamannya masing-masing.

Hal ini pula menjadi sorotan fokus Anggota DPRD NTB, yaitu H Misbach Mulyadi. Menurut dia, kepulangan para TKI itu harus menjadi perhatian pemda setempat dalam mengantisipasi segala sesuatunya.

“Kepulangan TKI asal NTB itu wajib kita antisipasi dengan mulai menyiapkan lokasi karantina mereka. Mengingat, kapasitas RSU kita jelas enggak akan mencukupi jika dipaksakan,” tuturnya, Senin (23/3) kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD NTB itu juga mengaku langkah pemprov NTB dengan menunjuk empat rumah sakit sebagai rujukan penanganan COVID-19, yakni RSUD Provinsi NTB, RSUD Bima, RSUD Dr. R. Soedjono Selong dan RS H. L. Manambai Abdulkadir di Sumbawa, dirasanya sudah sangat tepat.

Hanya saja kata Misbach, jika merujuk kapasitas rumah sakit di NTB untuk penanganan pasien Corona manakala untuk proses karantina para TKI yang pulang ke Malaysia, maka hal itu jelas dirasa kurang.

Oleh karenanya, dia menyatakan siap mengeluarkan dana dari uang pribadinya. Bahkan, ia berjanji akan siap mengawal sharing pendanaan antara Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/kota untuk membantu penanganan karantina para TKI tersebut.

“Kita contoh kayak pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran sebagai lokasi perawatan pasien Corona itu,” ucapnya.

“Nah karena kita masih zero kasus, maka penyiapan lokasi alternatif sangat penting. Bagi saya pribadi, usulannya adalah memanfaatkan fasilitas rumah susun milik pemerintah daerah. Nanti biayanya kita bantu lewat sharing antara APBD Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota,” imbuh Misbach.

Terkait desakan agar sejumlah hotel dijadikan lokasi alternatif untuk mengkarantina jika ada ledakan pasien. Menurut dia, hal itu sangat menyulitkan.

Sebab kata Anggota Komisi II itu, mengkarantina seseorang dengan lokasi terpencar-pencar tentu membutuhkan kesiapan para petugas medis yang harus mobile setiap waktunya.

“Itupun, hotel juga enggak boleh menerima tamu manapun. Makanya, ini sulit jika ada karantina di hotel itu dilakukan,” tegas Misbach.

Dalam kesempatan itu, ia mengatensi sejumlah langkah antisipasi agar wabah corona tidak terus meluas. Misalnya dengan pembatasan sosial, yakni mendorong sekolah dan perkantoran tutup untuk sementara, kegiatan belajar dan bekerja sementara dilakukan secara online dari rumah.

Misbah berharap wabah Corona bisa segera mereda. “Ini kan sudah dialami juga banyak negara. Kita berdoa betul jangan sampai kaya Italia,” katanya.

“Ayo masyarakat juga patuhi (pembatasan sosial) yang telah dikeluarkan oleh Pak Gubernur juga para bupati/walikota menindak lanjuti instruksi pak Presiden itu,” demikian Misbach Mulyadi menambahkan. (red)