Beranda HEADLINE Bypass BIL-Kuta Gagal Dikerjakan Bulan Ini

Bypass BIL-Kuta Gagal Dikerjakan Bulan Ini

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Nampaknya Bypass BIL-Kuta gagal dikerjakan bulan ini (Agustus 2020). Pasalnya, Kementerian PUPR meminta dilakukan tender ulang dari tiga paket yang akan dikerjakan.

Awalnya dari tiga paket pekerjaan itu sudah dimenangkan oleh satu perusahaan, namun setelah dievaluasi tiba-tiba pusat meminta dilakukan lelang kembali.

“By Pas itu dilelang ulang. Karena mungkin ada hal-hal hasil penelitian pusat tidak pas,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, H Sahdan kepada wartawan di Mataram, kemarin.

Bypas BIL-Kuta itu akan dibangun sepanjang 17,35 KM dengan lebar 50 m dan delapan lajur. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 800 Miliar.

Dengan gagalnya mulai dilakukan Agustus ini maka pusat meminta pelelangan akan berlangsung di bulan Oktober sekaligus mulai pengerjaannya.

Berita Terkait:  Politisi Nasdem “Ancungi Jempol” untuk Zul-Rohmi

“Ada waktu pertengahan Oktober sudah kontrak. Actionnya itu juga di Oktober itu,” ucap Sahdan.

Dia menjelaskan pelelangan itu berlangsung didaera, namun ketentuan penenangnya ada di pusat. Terkait dengan penundaann itu, daerah tidak bisa berbuat apa apa.

Gagalnya tender itu diluar pengetahuannya dan murni merupakan urusan pihak kementerian. Sahdan menyampaikan tugas daerah hanya menyiapkan teknis seperti lahan atau urusan lain yang berkaitan dengan sosial masyarakat.

Dia juga tak menampik bahwa masih ada beberapa orang yang masih mempertahankan lahannya meski hasil apraisal ada. Namun uang pembebasan lahannya itu sudah dititipkankan di pengadilan.

Berita Terkait:  PKS Tarik Diri, Ini Tanggapan PDI Perjuangan 

Masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan jika ingin dibayar maka harus berurusan dengen pengadilan. Jika hasil harga apraisal rendah Pemerintah pun tidak akan membayar melebihi hasil apraisal tersebut.

“Ada beberapa orang yang masih kuat bertahan. Lainnya hanya ikut ikutan. Yang jelas tidak mungkin dibayar melebihi hasil apraisal,” katanya.

Sahdan meyakini lahan itu bukan sebagai kendala utama tender yang telah dimenangkan batal. Namun detailnya semua ditangan Kementerian. “Kendala? Itu urusan menteri,” kata Sahdan.

Dengan berkurangnya waktu pengerjaan yang awalnya dimulai Agustus lalu dipindah ke pertengahan Oktober tentu banyak konsekuensi yang harus disiapkan agar Juni tahun 2021 ByPass tersebut harus klar.

Berita Terkait:  Isak Tangis Pecah Sambut Jenazah Praka Anumerta Sirwandi

Pemerintah menambahkan sumber daya seperti jumlah tenaga kerja, alat alat nya dan termasuk kebutuhan material ditambah supaya target Juni itu bisa selesai.

“Resikonya menambah tenaga sumber daya. Tenaga alatnya material kita tambah,” ungkapnya.

Saat ditanyai terkait dengan kebutuhan tenaga kerja? Sahdan mengatakan daerah tentu ingin agar pelibatan tenaga kerja lokal bisa maksimal. Dalam pengerjaannya itu tenaga yang dibutuhkan seribu lebih.

Namun dia menyaratkan yang akan dipakai sesuai dengan kualifikasinya. Tenaga kerja diharuskan mempunyai sertifikasi keahlian tertentu. “Kita tetap dorong agar pelibatan tenaga kerja lokal ada,” demikian Sahdan. (red)