Beranda HEADLINE BPK Diminta Audit Zero Waste

BPK Diminta Audit Zero Waste

BERBAGI
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto. (Foto/Ist)

MATARAM — Program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus menuai sorotan. Salah satunya, NTB Zero Waste atau NTB Bebas Sampah. Tak sedikit pihak yang mengkritisi soal zero waste. Kini, giliran Sudirsah Sujanto-Anggota DPRD NTB bersuara menyoroti keras program tersebut.

Secara tegas, ia mendorong pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit soal anggaran program zero waste. Sebab, politisi muda partai gerindra itu menilai bahwa program yang menggunakan anggaran cukup besar itu tidak jelas.

Berita Terkait:  Gde Sugianyar : Mari Bersama Perangi Narkoba!

Oleh karenanya, menurut dia, Pemprov NTB harus bersikap transparan, baik menyangkut kejelasan program maupun penggunaan anggaran. “Seingat saya cukup besar, puluhan miliar. Cukup fantastis anggarannya. Kami meminta untuk dilakukan evaluasi, silahkan BPK melakukan audit,” ujar Sudirsah Sujanto, Senin (22/2) di Mataram.

Disisi lain, ia juga menilai, bahwa pola koordinasi Pemprov tidak ada sama sekali dalam mensukseskan program tersebut dengan Pemkab/Pemkot. Sudirsah pun lantas mencontohkan dibeberapa daerah lingkup NTB. Yakni seperti Kota Mataram, Lombok Utara dan Lombok Barat.

Berita Terkait:  Teken MoU dengan PT ITDC, Polda NTB Jamin Keamanan Pembangunan Sirkuit MotoGP

Menurut dia, persoalan sampah di ketiga titik tersebut masih harus menjadi perhatian serius. Ia pun mengaku perihatin dengan persoalan sampah ini. “Jadi sebenarnya zero waste ini, koordinasinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak ada sama sekali, kurang bagus,” geramnya.

“Coba kita lihat Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram ibu kota provinsi (NTB) nyaris seperti gunung es tumpukkan sampah itu. Ini apa?. Makanya saya katakan, ini sama seperti kita menyiram air di pasir. Anggaran terserap, namun tidak berbekas,” sesal anggota Komisi IV DPRD NTB ini.

Berita Terkait:  Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika Masih Berproses

Alangkah baiknya, menurut Anggota DPRD NTB asal Dapil II Lombok Utara-Lombok Barat itu, anggaran yang diperuntukan bagi program zero waste dapat dialihkan untuk penanganan COVID19. Ini dinilainya lebih baik dan bermanfaat. “Lebih baik alihkan anggaran zero waste ini ke anggaran penanganan COVID19. Kan lebih bermanfaat,” tutup Sudirsah Sujanto. (red)