Beranda HEADLINE Bawaslu NTB Sesalkan Bapaslon Abaikan Protokol COVID-19

Bawaslu NTB Sesalkan Bapaslon Abaikan Protokol COVID-19

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Tujuh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Para Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah semakin gencar bersosialisasi dan silaturahmi politik.

Masing-masing figur berlomba-lomba meningkatkan popularitas dan elektabilitas jelang pemilihan tahun ini.

Kegiatan itu tidak sedikit melibatkan banyak orang. Tetapi disayangkan banyak yang mengabaikan protokol Pandemi Covid-19.

“Sangat kita sesalkan,” kata Koordiv Penindakan Pelanggaran, Bawaslu NTB Umar Achmad Seth di Mataram.

Para Bapaslon berkumpul dengan pendukung dan simpatisan tanpa mengatur jarak. Tidak terlihat pula ada batas jumlah peserta yang hadir.
Adapula yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker dan Handsanitizer.

Berita Terkait:  Destinasi Wisata NTB Ditutup Sementara

Padahal mematuhi protokol pandemi salah satu teknis aturan yang harus dipatuhi dalam pemilu kali ini.

Peserta, Penyelenggara Pemilu, hingga masyarakat umum harus mentaati aturan ini. “Namun kita memang belum bisa menindanya,” sesalnya.
Hal ini karena Bapaslon belum terdaftar sebagai peserta pemilu. Penindakan baru bisa dilakukan setelah terdaftar di KPU dan mulai mengikuti tahapan dan proses pemilihan.
Pengawasan Bawaslu untuk protokol pandemi baru sebatas dilakukan pada kegiatan KPU. Seperti yang tengah berlangsung saat ini proses verifikasi faktual perbaikan.

Di sini Bawaslu dapat menegur hingga menindak KPU kabupaten/kota bila tidak bekerja di bawah protokol pandemi. “Kalau mereka sudah terdaftar di KPU tentu kita sudah tindak,” katanya.

Berita Terkait:  Aparat Gabungan Bakal Tindak Tegas Warga yang Membandel

Tetapi bukan berarti Bawaslu diam sama sekali. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukasi.

Hal ini mengingat aktivitas sosialisasi Bapaslon sangat membahayakan kesehatan orang banyak. “Tetap kita ingatkan bahwa protokol pandemi harus dipatuhi,” ulasnya.

Di sisi lain Mantan Anggota KPU Lombok Barat itu berharap Aparat Menegak Hukum, menertibkan Bapaslon yang tak patuh protokol pandemi.

Jika terus dibiarkan dikawatirkan berpotensi memunculkan cluster penyebaran yang masif.

Mengingat para Bapaslon hampir setiap hari bergerilya menemui masyarakat. “Mereka belum jadi calon kepala daerah, itu yang membuat kita belum punya wewenang (memberi sanksi),” ujarnya.

Berita Terkait:  Pilkada Sumbawa : Dominasi Para Petahana?

Berbeda setelah para Bapaslon setelah terdaftar di KPU. Bawaslu memastikan akan menindak tegas siapapun yang membuat kegiatan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan membubarkan kegiatan itu. “Kita bisa reomendasikan supaya dibubarkan,” tegasnya.

Selain mengawasi tahapan yang dilaksanakan KPU, pengawasan juga dilakukan KPU pada Bapaslon berlatar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pendekatan sanksi dilakukan dengan menggunakan UU ASN dan rekomendasi yang diterbitkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Karena di sana kita sudah bangun MoU (dengan KASN) maka lebih mudah memberi teguran dan sanksi,” demikian. (red)