Beranda HEADLINE Addendum Kontrak GTI, Ruslan : “Tidak Bisa Sepihak Dibuat Eksekutif Menurut Selera...

Addendum Kontrak GTI, Ruslan : “Tidak Bisa Sepihak Dibuat Eksekutif Menurut Selera Mereka”

BERBAGI

MATARAM — Pemprov NTB dan PT Gili Trawangan Indah (GTI) belum lama ini telah melakukan penandatangan berita acara pokok-pokok kesepakatan addendum terkait kontrak produksi pengelolaan aset di Gili Trawangan.

Hal itupun nampaknya memantik reaksi dari kalangan anggota DPRD NTB. H Ruslan Turmuzi dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) menilai, bahwa kontrak lanjutan diatas lahan 65 hektare di Gili Trawangan yang akan dibahas berkelanjutan itu adalah sikap yang semena-mena.

Padahal setiap apapun keputusan, apalagi menyangkut aset daerah dalam aturan setiap poin atau butir addendum wajib melibatkan DPRD. Sehingga, poin-poin addendum dapat dirancang bersama DPRD. Oleh karenanya, eksekutif diharapkan tidak sepihak dalam mengambil keputusan.

“Tidak bisa sepihak dibuat oleh eksekutif menurut selera mereka dan PT GTI. Ingat, kontrak PT GTI yang dibuat pada tahun 1996 itu didasari Permendagri 3/1986 berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan DPRD,” kata Ruslan di Mataram.

“Artinya, kalau mau diadendum sekarang, maka harus melibatkan DPRD juga berdasarkan amanat di Permendagri 19/2016,” tambah politisi PDI Perjuangan yang dikenal cukup vocal ini dengan nada meninggi.

Oleh karena itu, pembahasan poin addendum harus melibatkan DPRD. Mengingat, sebelum dijalankan. Terlebih, yang mana nantinya harus diparipurnakan di DPRD. “Jadi jangan sampai pemerintah berjalan sendiri,” kata anggota DPRD NTB lima periode tersebut.

Disisi lain, Ruslan melihat ada kesan saling ngotot antara Gubernur yang menginginkan addendum dan sejumlah anggota dewan yang menginginkan kontrak tersebut diputus. Situasi ini dianggapnya tidak akan menyelesaikan persoalan.

Maka dari itu, dia mendoeong agar dewan secara kelembagaan dan gubernur mengedepankan musyawarah mufakat. Yaitu membahas bagaimana agar poin addendum nantinya mengakomodir semua kepentingan, baik itu putus kontrak ataupun addendum.

Berita Terkait:  Tangani COVID-19, DPRD NTB Bakal Sumbang Rp 3 Miliar

Menurut dia, musyawarah mufakat adalah langkah terbaik dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga menuai titik terang.
“Sesuai sila ke empat, kita kedepankan musyawarah mufakat, maka butir addendum harus dibahas bersama DPRD,” saran Ruslan.

Secara tegas, dia pun menganggap PT GTI tak layak dimuliakan. Karena dinilai wanpresrasi, bahkan menimbulkan kerugian besar nagi negara. Kemudian, menyangkut dengan perdebatan soal addendum atau putus kontrak, itu dinilainya hal yang wajar.

Hanya saja, dia mengharapkan agar persoalan ini bisa disikapi bijaksana dan duduk bersama. Sehingga pemerintahan dapat terus berjalan baik. Karena persoalan ini menyangkut pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan. “Kalau begini kan nggak bisa jalan pemerintahan (untuk mengelola aset Gili Trawangan),” singgungnya.

Legislator Udayana asal Lombok Tengah itu lantas mengajak mendudukkan lagi persoalan PT GTI untuk melihat permasalahan lebih jernih. “Begini kontrak PT GTI inikan didasari Permendagri Nomor 3 tahun 1986,” kata Ruslan.

Dalam klausul kontrak yang pernah dibacanya, sambungnya, PT GTI diberi hak mengelola kawasan selama sekitar 70 tahun berdasarkan Permendagri No 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. “Artinya pihak PT GTI sebenarnya kalau menggunakan Permendagri Nomor 3 tahun 1986 itu, masih memiliki hak untuk mengelola kawasan,” ucap Ruslan.

Tetapi kemudian, lahir Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Inilah, kata dia, yang kemudian mendorong menggunakan Permendagri Nomor 19/2016 itu, sebagai landasan mengelola aset 65 hektare di kawasan Gili Trawangan.

Dorongan ini kemudian berakibat pula dievaluasinya kontrak karya dengan PT GTI. Namun seperti dinamika yang belakangan berkembang, muncul dua opsi yakni antara memperbaharui kontrak (addendum) atau putus kontrak.

Berita Terkait:  Doktor Zul : Jangan Terlalu Serius Hadapi Pilkada Hingga Menimbulkan Permusuhan

DPRD NTB secara kelembagaan kemudian menerbitkan rekomendasi putus kontrak. Pemprov NTB sempat menyatakan akan mengikuti rekomendasi tersebut, sampai akhirnya direvisi dengan pernyataan Gubernur yang memastikan akan addendum. “Kalau memang eksekutif mau addendum tentu butir-butir dari addendum itu harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.

Ditanya soal rekomendasi putus kontrak yang diterbitkan DPRD NTB secara kelembagaan? Menurut dia, rekomendasi tersebut tidak bersifat final atau mengikat. “Rekomendasi kan tidak bersifat final,” jawab Ruslan.

Dengan kata lain, karena sifatnya usulan atau rekomendasi, eksekutif atau pemprov NTB dapat menjalankan itu atau menolaknya. Sehingga, akan menjadi perdebatan percuma atau buang-buang energi mempermasalahkan Pemprov atau Gubernur tidak memilih menjalankan rekomendasi.

“Keputusan DPRD yang tidak dijalankan pemerintah tidak hanya ini (putus kontrak), sebelumnya Perda APBD 2020 juga tidak dijalankan pemerintah. Mereka melakukan refocusing hingga Rp 926 Miliar (untuk penanganan wabah corona) tanpa persetujuan DPRD, kenapa tidak teriak saat itu?,” ungkap Ruslan.

Persoalan PT GTI saat ini dinilainya memiliki hal yang mirip seperti yang disebutkannya tadi. Sehingga, kengototan sejumlah pihak yang ingin putus kontrak menjadi tidak produktif. “Kalau ada yang ingin mempertanyakan ini lebih dalam ke Gubernur lewat rapat kerja atau interpelasi saya kira itu teknis ya, silakan saja,” demikian Ruslan Turmuzi.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan memandang, rencana Gubernur untuk meng-addendum kontrak PT GTI sebagai bentuk kekalahan rakyat bersama pemerintah melawan pengusaha swasta. Gubernur bahkan dipandang memiliki ketakutan luar biasa melawan PT GTI.

Berita Terkait:  Puluhan Pengacara Bergabung Bela Empat IRT di Lombok Tengah

Sehingga memberi kesempatan lagi investor itu mengelola lahan Pemprov seluas 65 hektare, sekalipun selama 25 tahun mengelola kawasan, dianggap wanprestasi. Tergambar pesimisme, bila melawan PT GTI maka akan kalah di peradilan.

“Dalam konteks status quo yang menjadi phobia Gubernur, sesungguhnya jauh lebih baik tanah 65 hektar di Gili Trawangan berstatus quo selama 5-6 tahun ke depan, di banding memperpanjang kontrak yang sudah pasti merugikan daerah jika terus membiarkan PT GTI yang menguasai tanah negara potensial itu,” kritik Sudirsah Sujanto selaku Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, beberapa diantara perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi yang di addendum.

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan,” ungkap Zul beberapa waktu lalu di Mataram.

Menurut Gubernur, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

Kemudian, Sekda NTB H L Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang. Termasuk, ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak,” demikian tegas pria yang juga lernah menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB tersebut. (red)