Beranda EKBIS Ternak Dibawah 250 Kilogram Ditolak di Holding Ground

Ternak Dibawah 250 Kilogram Ditolak di Holding Ground

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pengiriman ternak potong dari Sumbawa ke Pulau Lombok mendapat sorotan, menyusul adanya temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait dugaan manipulasi dan praktek maladministrasi.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin, menyampaikan, pihaknya sudah memberikan surat klarifikasi kepada ombudsman terkait temuannya saat mengecek pengiriman ternak di Karantina.

Dalam surat bernomor 348 tahun 2019, pihaknya memberikan penjelasan bahwa beberapa ternak kecil yang menjadi temuan Ombudsman sudah ditolak pihaknya di Holding Ground.

Saat itu, juga dibawakan ternak penggantinya. Kemudian dilakukan cek darah, diuji Kir dan dicocokkan sesuai permohonan izin.  Meskipun demikian, ternyata ada temuan terkait adanya adanya anakan sapi yang dibawah bobot yang ditentukan.

“Pada hari itu kami sudah telusuri bahwa ternak itu tidak lolos KIR tetapi masih bisa dikirim ke Karantina. Kemungkinan itu diganti setelah dari Holding Ground menuju  Karantina,” ujarnya didampingi Kabid Kelembagaan Pemasaran dan Pengolahan, Purnama Irawan, S.PT dan Kasi Pemasaran dan Pengembangan, Sujarwo, S.PT, Rabu (8/5).

Berita Terkait:  Gubernur NTB Tegaskan Pemberdayaan UMKM Terus Berlanjut

Terhadap temuan ini, pihaknya juga sudah memanggil perusahaan yang mengirim ternak. Setelah diklarifikasi, pihaknya kemudian memberikan surat teguran kepada pengirim ternak tepatnya pada 1 April 2019 lalu.

Isinya agar yang bersangkutan tidak tidak mengganti ternak yang tidak lulus Kir  atau tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2013 untuk dikirim ke luar daerah. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan Pepehani Kabupaten Sumbawa.

“Berkaitan dengan itu, kami sudah mengevaluasi diri, kami sudah mengundang semua jajaran yang ada di Pepehani dan Dinas peternakan. Mungkin kedepannya kami instrospeksi lagi di bagian mana yang masih kecolongan,” terangnya.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Senang, Pelanggan Mulai Order Mesin di PT GNE

Pihaknya menegaskan, bahwa di Holding Ground pihaknya tidak meloloskan sapi yang bobotnya kurang dari 250 kilogram. Karena pihaknya tetap sesuai dengan aturan yakni 250 kilogram.

“Sebetulnya di Holding Ground kami tolak yang dibawah 250. Kaitan dengan pengawasan kita sebetulnya sampai Holding Ground kita punya. Pada saat kita tolak dari Holding Ground, saat ke Karantina disitulah mereka melakukan,” tukasnya.

Sedangkan terkait adanya laporan  praktek penjualan di Pulau Lombok, diakuinya bukanlah kewenangan pihaknya. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi pengiriman langsung ke rumah potong.

“Jatah pengiriman sapi tahun ini 16 ribu. Itu langsung ke RPH. Jadi kami tetap rekomendasi itu masuk ke rumah potong. Persoalan mereka di sana bukan lagi tanggung jawab kami,” tambah Sirajuddin.

Berita Terkait:  Zul Motivasi UMKM Hadapi Corona

Diungkapkannya, kedepan pihaknya akan terus berbenah terkait pengiriman ternak ini. Pihaknya juga akan terus mengantisipasi terkait adanya ternak yang dibawah bobot 250 kilogram.

Namun faktanya sekarang ini untuk mencari bobot tersebut juga sudah susah. Makanyaia seaku kepala dinas  pihaknya tengah membuat telaan staf untuk perubahan perda nantinya agar bobot ternak sapi yang dikirim bisa diturunkan menjadi 225 kiligram.

“Faktanya kita sangat susah mencari yang posisi 250 kilogram. Ketimbang kita berada dalam kesalahan terus terkait bobot, saya sudah membuat telaan staf ke Pak Bupati agar bobot itu ingin saya turunkan menadi 225 kilogram. Kita sedang menyiapkan teknisnya untuk perubahan perda. Mudah-mudahan nanti pada pembahasan perda selanjutnya kita bisa masukkan,” pungkasnya. (NM3)