Beranda EKBIS Sumbawa Targetkan Pendapatan dari Hasil Cukai Tembakau

Sumbawa Targetkan Pendapatan dari Hasil Cukai Tembakau

BERBAGI
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si (Foto : Roby - NusraMedia)

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menargetkan pendapatan yang lebih besar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada tahun 2020 mendatang, Sumbawa ingin mendapatkan alokasi dana dari hasil cukai tembakau.

“Kita sedang mendorong Sumbawa menjadi daerah penghasil cukai tembakau. Sehingga kita bisa mendapat alokasi bagian DBHCHT yang lebih besar. Selama ini kita hanya bisa menerima bagi hasil daerah penghasil tembakau. Kita ingin menjadi daerah penghasil, dan berharap kita bisa mendapat bagian yang lebih besar mulai tahun depan,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si kepada wartawan, Selasa (10/8) kemarin.

Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari DBHCHT, maka tindakan rill adalah merubah karakteristik daerah dari penghasil tembakau menjadi penghasil cukai dan penghasil tembakau. Praktisnya haruslah ada aktifitas untuk menghasilkan cukai. Tidak lagi tembakau yang dihasilkan dijual ke luar dalam bentuk daun. Tetapi nantinya yang dijual sudah dirajang dan dikemas  setengah jadi. Jadi sebelum tembakau dijual ke luar daerah harus diberikan label cukai.

Berita Terkait:  BI Ungkap Prestasi NTB Soal Pengendalian Inflasi

“Kalau ada label cukainya tentu kita harus membeli cukai itu. Sehingga barang ini akan menjadi lebih mahal. Dengan harga yang mahal, akan meningkatkan pendapatan petani, dan bagi daerah dapat insentif. Kalau menghasilkan cukai maka akan dapat dana bagi hasil cukai itu. Selama ini kecil kita proporsinya karena penghasil tembakau. Nda ada dapat cukai kita karena belum ada,” terangnya.

Pihaknya sekarang ini sedang melakukan pemetaan terhadap petani dan kelompok tani yang akan menanam tembakau. Selain itu juga memetakan kawasan dan terus dikembangkan. Termasuk berupaya untuk memperkuat kelembagaannya. Diharapkan nantinya petani tidak menjual langsung hasil produksi kepada pembeli. Tetapi dikumpulkan dalam satu kelompok  untuk diolah dalam bentuk koperasi. Kebetulan koperasi diakuinya sudah dibentuk sejak tahun 2016 dan mulai berproses di tahun 2019 ini. Setelah tembakau dirajang, dilakukan koordinasi dengan Bea Cukai untuk pembelian serta pemasangan pita cukai. Barulah kemudian di jual ke perusahaan yang berada di luar seperti Lombok, Bali maupun Jawa.

Berita Terkait:  Stok Beras Aman Hingga 88 Bulan Kedepan

Kedepannya, lanjut H. Jun, usaha dari kelompok tani tembakau juga akan dilakukan pembinaan. Guna membuat rokok semacam kretek yang dilengkapi dengan cukai. Kelompok tersebut yakni Kelompok tani tembakau di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer. Sekarang ini, usaha mereka masih membuat dalam bentuk rajangan. Dimana gudangnya kemungkinan dalam minggu ini sudah final. Begitupula alat racikannya akan disediakan dalam tahun ini. Terhadap perkembangannya nantinya tetap akan terus dipantau.

“Kita ingin kembangkan di sini, kelola juga di sini  dan nanti keluarnya dari sini. Supaya dari tahun ke tahun bisa menjadi sumber penerimaan pemasukan daerah. Disisi lain masyarakat kita juga terberdaya. Ini terobosan dari Bappeda memfasilitasi OPD itu,” pungkasnya. (red)

Berita Terkait:  Gubernur NTB : Pabrik Pakan Ternak Harus Berdiri Tahun Depan!