Beranda EKBIS NTB Siapkan Stimulus Rp 80 Miliar untuk IKM/UKM dan Petani

NTB Siapkan Stimulus Rp 80 Miliar untuk IKM/UKM dan Petani

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memang cukup memberikan dampak yang luar biasa, khususnya bagi sektor kesehatan dan sosial ekonomi.

Meski demikian, dibalik musibah tersebut, justeru merangsang lahirnya ide-ide baru dan memaksa semua orang untuk bisa kreatif.

Mencari formula untuk memutar roda usaha ekonomi dan industri produktif, agar bisa tetap survive ditengah hantaman badai krisis akibat serangan pasukan kecil tak kasat mata itu.

Menyikapi dampak wabah Covid 19 ini, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah meluncurkan kebijakan stimulus ekonomi untuk IKM/UKM dan Petani sebesar Rp 80 miliar untuk tahap awal.

Nominal itu hasil penyisiran dari belanja APBD Provinsi NTB dengan memangkas atau merealokasi belanja pegawai yang kurang produktif.

Antara lainnya, seperti belanja perjalanan, belanja rapat-rapat, alat tulis kantor (ATK), biaya lembur dan belanja barang/jasa yang dinilai kurang prioritas.

Kebijakan itu diawali dengan telah diluncurkannya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I berupa bantuan sembako kepada 105.000 KK bagi masyarakat NTB.

Tentunya merrka yang tidak tercover dari program JPS pusat seperti PKH, BPNT, BST dan juga JPS Kabupaten/Kota maupun Bantuan Sosial Tunai dari Desa.

Total dana untuk JPS Gemilang selama 3 bulan inipun sebesar Rp 80 milyar diluar dana stimulus ekonomi tersebut.

Jika JPS pusat wajib disalurkan dalam bentuk tunai, namun Gubernur Zul justru sebaliknya, dengan mengambil langkah berani.

Dimana mewajibkan bahwa JPS Gemilang disalurkan dalam bentuk bantuan sembako dan paket suplemen yang semuanya merupakan paket produk lokal.

Berita Terkait:  Sampah Jika Dikelola Akan Jadi Keberkahan

Yakni hasil industri IKM/UKM dan home industry karya putra-putri NTB sendiri. Kebijakan Zul untuk menghidupkan produk lokal dan kerakyatan ini, ternyata menginspirasi Presiden RI, Joko Widodo.

Itu terlihat, yang kemudian pada Rabu 13 Mei 2020 lalu telah ikut mencanangkan program penggunaan produk buatan sendiri secara virtual menghadapi krisis ekonomi dampak COVID-19 dari istana negara.

Harapannnya, program ini mampu menghidupkan produktivitas industri kecil dan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Itulah salah satu wujud dan gebrakan program industrialisasi di NTB yang sedari awal pemerintahan Zul-Rohmi sebagai program unggulan Gemilang ekonomi.

Dalam program industrialisasi ini, menurut Zul, pemerintah semestinya hadir sebagai katalisator untuk menghantarkan industri kecil, menengah dan kerakyatan lainnya benar-benar mandiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Karenanya, tugas pemerintah, kata Gubernur Ahli ekonomi itu saat Rapat Pembahasan Usulan Program Stimulus Ekonomi COVID-19, bukan hanya sebatas membina IKM/UKM dan para petani atau pengusaha untuk menjamin kuantitas dan kualitas produk barang-barang yang dihasilkan saja.

Tetapi juga membuka akses modal, mempermudah ijin dan menciptakan iklim investasi serta persaingan usaha yang sehat. Termasuk juga menyediakan pasar dan keberlanjutan produksi serta jaringan distribusi atau pemasarannya.

JPS Gemilang yang wujud kegiatannya adalah ‘Beli dan Gunakan Produk IKM/UMKM Lokal’, kata Zul, menjadi medium bagi Kepala OPD untuk membina dan menfasilitasi IKM/UKM dan usaha perdagangan secara berkelanjutan.

Berita Terkait:  RI-1 : Kawasan Mandalika adalah Karunia Allah yang Luar Biasa

Sehingga diharapkannya dapat terwujud ekosistem produksi dan pemasaran produk-produk lokal secara mandiri dan profesional.

Oleh karenanya, dana stimulus sebesar Rp 80 milyar yang digulirkan Pemda NTB melalui 10 OPD teknis terkait, akan diarahkannya benar-benar untuk memperkuat sektor produksi atau industri kerakyatan, mulai industri hulu hingga hilir.

“IKM/UKM kita juga akan difasilitasi untuk mendapatkan akses modal dari Bank NTB Syariah, tanpa cicilan dalam satu tahun pertama, tanpa bunga dan tanpa agunan sebagaimana di terapkan di negara venezuella,” kata Zul.

Itulah sebabnya, sambungnya, JPS gemilang yang disalurkan Pemerintah Provinsi NTB tidak berbentuk tunai. Namun lebih menggunakan sembako dengan produk serba lokal.

“Sebab kalau uang, nanti tidak ada produksi, gak dibelanjakan untuk kebutuhan prioritas, tapi justru untuk beli pulsa, beli rokok, beli pakaian dan lain-lain yang kurang produktif,” imbuh Zul.

Ia menjanjikan JPS Gemilang tidak berhenti setelah COVID-19 ini saja. Tapi para Kepala OPD tetap akan dan harus terus membina IKM/UKM hingga mandiri.

Dan PT GNE akan menyerap dan mengumpulkan produk-produk dari IKM/UKM, kemudian produk-produk tersebut disalur ke BUMDes dan TDC-TDC yang ada disetiap Desa.

“Sehingga tidak ada yang nganggur, tetapi aktivitas ekonomi berjalan dan produk-produk IKM/UKM ada pasarnya,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Zul, bahwa semua memiliki keterkaitan. Misalnya, Dikbud menyiapkan SDM dan teknologi dengan menciptakan SMK berdasarkan klaster kebutuhan.

Berita Terkait:  Dewan NTB Batalkan Kunker ke Luar Negeri

“Demikian pula OPD lain, semuanya bisa dan harus mengambil peran dalam proses industrialisasi ini,” tutup Gubernur NTB.

Sementara itu, Asissten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H Ridwansyah menjelaskan Pemerintah Provinsi NTB menyiapakan anggaran untuk stimulus ekonomi dari relokasi dan refokusing sebesar Rp 80 Miliar.

Dana tersebut, menurut pria yang kerap dipanggil Dae Iwan itu, akan dimanfaatkan untuk stimulus usaha IKM/UKM dan Petani.

Pertama, memberikan bantuan mesin-mesin olahan untuk meningkatkan produksi IKM/UKM dan kelompok usaha lainnya. Juga memberikan bantuan sarana prasarana perdagangan, serta bantuan benih tanaman/bibit/pakan.

Semua peralatan mesin mesin tersebut, diproduksi oleh IKM permesinan lokal, dibawah koordinasi STIP Dinas Perindustriaan NTB.

“Direncanakan tidak kurang, akan diproduksi bantuan mesin sebanyak 3.465 unit mesin sederhana yang dibutuhkan oleh UKM dalam mendukung produksinya,” ungkapnya.

“Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang bantuan mesin-mesin tersebut sudah bisa mulai di distribusikan kepada masyarakat,” inbuh Dae Iwan.

Kedua, program penciptaan lapangan kerja dan padat karya dengan cara mempercepat Pekerjaan Konstruksi untuk menciptakan lapangan kerja serta memperbanyak pekerjaan Padat Karya Desa

Ketiga, kata Ridwansyan adalah program Bantuan Pekerja dan Dunia Usaha Terdampak, meliputi pembebasan dan keringanan pajak lokal bagi pengusaha terdampak.

Juga memfasilitasi karyawan PHK/dirumahkan untuk mendapat fasilitas kartu prakerja, pembebasan BPJS untuk tenaga kerja. Memfasiliasi relaksasi pinjaman bank serta standarisasi dan sertifikasi produk IKM/UMKM. (red)