Beranda EKBIS Komisi III Rekomendasikan Pemutusan Kontrak PT GTI

Komisi III Rekomendasikan Pemutusan Kontrak PT GTI

BERBAGI
Suasana pada saat rapat bersama antara Komisi III DPRD NTB dengan Biro Perekonomian dan BPKAD, Senin 6 Januari 2020 di Mataram.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Senin 6 Januari 2020, Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat menggelar rapat bersama Biro Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Pada rapat yang dipimpin oleh Sambirang Ahmadi selaku Ketua Komisi III membahas berbagai hal secara bersama. Antara lain memaksimalkan pengelolaan dan potensi pendapatan daerah.

Termasuk membahas soal PT Gili Terawangan Indah (GTI) yang kini cukup menjadi perhatian bersama. Turut hadir Karo Perekonomian, H Wirajaya Kusuma, Kepala BPKAD, Zainul Islam serta anggota Komisi III DPRD NTB.

Berdasarkan hasil kesimpulan rapat bersama sebagaimana diungkapkan Sambirang Ahmadi, Komisi III merekomendasikan agar dilakukan pemutusan kontrak dengan PT GTI.

Berita Terkait:  Hebat, Sampah Disulap Jadi Energi Alternatif

Sebab sejauh ini, pihaknya melihat pemutusan kontrak dengan PT tersebut sudah layak. Hal itu dikarenakan, banyak potensi pendapatan yang hilang.

Pasalnya, menurut perhitungan Dirjen Kekayaan Negara kata pria yang juga menjabat sebagai Pimpinan Fraksi PKS itu, bahwa pendapatan daerah di Gili Terawangan  mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Sementara pendapatan masyrakat yang mengelola disitu tidak kurang meraup Rp 200 miliar. Artinya potensi pendapatan daerah cukup besar.

“Potensi disana cukup besar yang seharusnya memberikan dampak kepada daerah juga, tapi pemasukannya kemana-mana tidak ke daerah,” kata Sambirang.

Berita Terkait:  NTB Tiadakan Kewajiban Rapid Test di Pelabuhan Tano-Kayangan

“Bayangkan saja, kita per tahun hanya mendapatkan Rp 22,5 juta. Dan kami merekomendasikan kepada pimpinan DPR agar dilakukan pemutusan kontrak dengan PT GTI,” imbuhnya lagi.

Diungkapkan wakil rakyat jebolan dapil V Sumbawa-KSB itu, kontrak produksi berawal atas persetujuan DPRD pada tahun 1995 silam.

Sehingga menurut dia, wajar kemudian pihak dewan merekomendasikan pemutusan kontrak. Didalam perjanjian lanjutnya, ada atau tidak adanya kegiatan usaha setiap lima tahun royalty harus dinaikkan.

Namun pada kenyataannya kata pria yagn kerap disapa Ustadz Sambirang itu, daerah hanya mendapatkan Rp 22,5 juta pertahun. Padahal perputaran perekonomian disana perharinya bias mencapai Rp 3-5 miliar perharinya.

Berita Terkait:  Kenapa Harus UKM dan Produk Lokal? Ini Penjelasan Gubernur NTB

“GTI itu kan berkomitmen membangun 150 Cotagge dan fasilitas penunjuang lainnya sejak penandatanganan kontrak tahun 1995, paling tidak sejak penandatanganan kontrak harus ada kegiatan atau mulai beroperasi. Itu isi perjanjiannya, tapi tidak dilaksanan sama sekali. Nah bisa dibilang pendapatan kita disitu bocor,” tegasnya.

“Seperti yang saya sampaikan beberapa kali jangan-jangan sudah di agunkan. Jadi ini tidak boleh ada kontrak dalam kontrak atau dengan masyarakat setempat. Ini ada pendapatan tapi masuknya kemana-kemana tidak ke daerah,” demikian Sambirang Ahmadi menambahkan. (red)