MATARAM — Senin (1/2) kemarin, Komisi IV DPRD NTB menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD mitra kerja. Suasana cukup terbilang tegang, beberapa hal pun menjadi fokus bahasan mereka. Sejumlah anggota Komisi V terlihat cukup keras menyoroti berbagai hal. Adapun beberapa dinas yang hadir, yaitu seperti Disperkim, Dinas PUPR, Bappeda serta lainnya.
Dari beberapa dinas yang hadir, dikesempatan itu Komisi IV paling menyoroti kinerja Dinas PUPR. Meski sempat disanjung oleh Pimpinan Komisi IV, Kepala Dinas PUPR berujung “disemprot”. “Pak kadis (H Sahdan) semakin awet muda,” sanjung lepas Sekretaris Komisi IV DPRD NTB H Asaat Abdullah nampak suasana rapatpun seketika sedikit mencair.
Ditemui media ini saat jeda waktu istirahat giat rapat, H Asaat mengungkapkan bahwa rapat itu dalam rangka evaluasi 2020. Terlebih pihaknya ingin mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan 2021. Selama ini, kata dia, Dinas PUPR terkesan tertutup. Terlebih setiap hal tidak pernah dilaporkan secara terperinci. “Kita minta kepada mereka (Dinas PUPR), memberikan penjelasan yang penting dengan kejujuran-kejujuran,” kata Asaat.
Contoh, sambung Anggota DPRD NTB asal Dapil V Sumbawa-KSB itu, Dinas PUPR kerap kali memberitahukan bahwa segala proyek tuntas 100 persen tanpa alasan yang jelas. “Kita hanya menerima begitu saja (laporan). Dikatakan proyek selesai 100 persen, tapi kenyataannya banyak kegiatan-kegiatan itu yang tidak selesai-selesai 100 persen,” kata Asaat.
Dia pun lantas mencontohkan, seperti kunjungan dapil secara khusus ia meninjau beberapa titik di Kabupaten Sumbawa. Ia mengaku masih mendapati ada giat yang belum tuntas. “Contoh jalan Batu Dulang-Tepal, yang dihibahkan dananya sekitar Rp 9 miliar lebih. Disana dikatakan itu, Bina Marga (selesai) 100 persen, ini sebagai contoh kecil. Sehingga kami minta kepada mereka laporan mereka itu tidak seperti tahun-tahun kemarin global saja begitu. Kita ingin lebih rinci,” kata pria yang juga menjabat sebagai Pimpinan Fraksi NasDem tersebut.
“Kita sekarang minta indentifikasi kontraknya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, keuangannya bagaimana. Itu hak pengawasan, jangankan DPR sebagai perwakilan rakyat, rakyat pun itu harus mengetahui,” tegasnya lagi.
Oleh karenanya, ia menyarankan kepada Gubernur NTB selaku pemimpin tertinggi agar kinerja PUPR dievaluasi. “Kalau saya melihat PU ini kasi uang Rp 2 triliun ini habis sudah Rp 2 triliun itu. Dan kualitas (kerja) seperti itu-itu saja. Kita menginginkan kualitas itu betul-betul terjaga. Jangan ada jembatan baru dibangun sudah rusak jebol. Tadi juga sudah saya sampaikan dalam rapat,” geramnya.
“Perlu lah pak gubernur melakukan evaluasi. Dinas PUPR perlu dievaluasi, dan laporan harus lebih terperinci dan kualitas kerja itu yang penting dan RPJM itu harus terpenuhi. Ya kalau pak gubernur secara teknis mungkin tidak mengerti beliau. Jangan terjebak beliau nanti disitu. Ya sedikit-sedikit pak gubernur punya kebijakan, saya ndak mau itu. Mereka (PUPR) harus memberikan informasi kepada pak gubernur itu betul-betul sesuai,” demikian Asaat menambahkan. (red)
