Beranda ADVERTORIAL Tahun 2020, PMI Sumbawa Sesuaikan Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah

Tahun 2020, PMI Sumbawa Sesuaikan Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, melakukan penyesuaian terhadap besaran Biaya Penganti Pengelolahan Darah (BPPD). Penyesuain tersebut tertuang dalam keputusan Ketua PMI Kabupaten Sumbawa, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Besaran BPPD pada UDD PMI Kabupaten Sumbawa, NTB, Tahun 2020. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari lalu.

Adapun besaran BPPD pada UDD PMI Kabupaten Sumbawa yang telah berlaku sejak 2016 hingga 2019 yakni Rp 300.000 per kantong bagi pasien umum dan Rp 307.500 per kantong bagi pasien Peserta BPJS. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian, besaran BPPD pada UDD PMI Kabupaten Sumbawa tahun 2020 menjadi Rp 448.000 per kantong bagi pasien umum, maupun peserta BPJS, Pengguna SKTM dan Jaminan Kesehatan untuk Thalassaemia/ Jampethal dengan uji silang serasi di BDRS masing-masing.

Berita Terkait:  Ditengah Keterbatasan, DLH Maksimalkan Sarpras Seadanya

Ketua II PMI Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan besaran BPPD pada UDD PMI Kabupaten Sumbawa. Diantaranya yaitu biaya operasional yang cukup besar seperti biaya untuk menganti hal-hal yang berkenaan dengan bahan habis pakai, belanja karyawan dan lain sebagainya.

Dicontohkan Andis-akrabnya disapa, misalnya bahan habis pakai, dimana pada tahun 2015 kantong Darah Double seharga Rp 65.500, ditahun 2017 naik menjadi 75.250 hingga sekarang. Namun yang paling terlihat meningkat signifikan adalah Reagen HCV (Hepatitis C), di tahun 2015 sebesar Rp 20.221 sekarang naik menjadi 73.588. Biaya listrik, di tahun 2015 sekitar 3,8 juta/bulan, sementara tahun 2019 mencapai 8,5 juta/bulan.

Kemudian gaji pegawai, dimana tahun 2015 dengan jumlah pegawai sebanyak 17 orang dengan total gaji keseluruhan perbulannya sebesar Rp 22.500.000., untuk tahun 2019 mencapai 25 pegawai dengan belanja gaji perbulan sebesar Rp. 47.045.000. Serta biaya operasional lainnya. Termasuk tidak ada lagi hibah dari pemerintah Daerah terutama untuk bahan habis pakai.

Berita Terkait:  BPBD Petakan Daerah Rawan Banjir

“Itulah antara lain faktor penyebab dilakukan penyesuaian BPPD. Tahun 2020 juga perlu kami sampaikan bahwa bantuan hibah dari Pemerintah Daerah juga tidak ada khusus untuk BPPD, kalau tahun sebelumnya ada, tahun ini tidak ada sehingga mengalami kenaikan,” ungkapnya yang didampingi sejumlah pengurus PMI Kabupaten Sumbawa dalam jumpa pers, di Kantor PMI setempat, Senin (20/1).

“Hibah sebelumnya sekitar Rp. 111.000 ribu/kanton darah, kalau dihitung jumlah kebutuhan 2019 sekitar 5.512 kantor ada sekitar Rp. 623 juta bantuan untuk bahan habis pakai. Kita tentu sangat berharap di tahun-tahun selanjutnya akan teralokasikan sehingga kita bisa melakukan penyesuaian kembali,” tambah Andis.

Berita Terkait:  Sumsel Tuan Rumah PTQ ke-51

Dijelaskan lebih jauh, terkait asumsi berbagai pihak jika PMI menjual darah, Andis menegaskan bahwa berdasarkan amanat Pasal 90 ayat 3 UUD No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, itu jelas dan tegas menyatakan darah tidak boleh di jual belikan dengan dalih apapun. Artinya sambungnya, PMI tidak menjual darah.

Sementara biaya yang dikeluarkan oleh pasien kepada UDD sambung Andis, merupakan biaya mengolah darah, karena selum darah tersebut diberikan kepada pasien, harus dipastikan darah tersebut betul-betul sesuai standar klinis. Antara lain tidak boleh terinfeksi penyakit atau virus tertentu.

“Inilah hal-hal yang perlu kami luruskan bahwa biaya yang dibayarkan adalah BPPD, dan besaran BPPD terbaru per 1 januarai 2020 naik menjadi 448 ribu/kantong,” pungkasnya. (red)