Beranda ADVERTORIAL Penjelasan Bapemperda Terhadap Empat Raperda

Penjelasan Bapemperda Terhadap Empat Raperda

BERBAGI
Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD NTB sampai pada tahap penjelasan Bapemperda setelah disetujui dan dibahas lebih lanjut oleh pihak dewan.

Kini pada rapat paripurna DPRD NTB yang digelar pada Rabu (20/11) kemarin, Raden Rahadian Soejono selaku Juru Bicara Bapemperda memberikan penjelasan atas sejumlah saran dan masukan dari fraksi di rapat sebelumnya.

Rapat yang dipimpin, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua I, H Mori Hanafi, Wakil Ketua II, H Muzihir, dan Wakil Ketua III H Abdul Hadi, Raden menjelaskan bahwa rapat paripurna, Senin (19/11) kemarin telah menyetujui dan menetapkan empat buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB.

Berita Terkait:  Diminta Bekerja Maksimal, Ini Kata Kepala Bappeda dan Kadis Dikbud yang Baru!

Pertama terkait dengan Raperda tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, Raden menjelaskan kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkukuh fungsi bahasa sebagai lambang jati diri bangsa dan identitas daerah.

Kedua, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raden menjelaskan, ekonomi kreatif di NTB cukup potensil dan berkembang, namun belum ada regulasi di tingkat daerah sehingga diperlukan regulasi setingkat peraturan daerah sebagai dasar dan pedoman keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di NTB.

Berita Terkait:  Kunjungi Lombok, Palladium Tinjau Program INOVASI yang Sudah Berjalan

Ketiga, tujuan dari Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kegiatan Perikanan yang Merusak Lingkungan, jelas Raden,  adalah  menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku penangkapan ikan yang merusak, menjamin sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Kemudian mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi ekosistem perikanan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Dan meningkatkan  kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pencegahan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak lingkungan,” tuturnya.

Berita Terkait:  Gubernur NTB Hadiri Temu Tokoh Muda Indonesia di Bogor

Terakhir Raperda tentang Tata Niaga, bahwa pengaturan tata niaga atau pemasaran ternak dalam Perda ini juga dimaksudkan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi melalui pengendalian ketersediaan pangan yang berasal dari ternak atau produk hewan di daerah bagi masyarakat.

Dengan demikian harapnya, semoga pada tahap selanjutnya kerjasama antara DPRD dengan Pemda dapat dilanjutkan pada pembahasan 4 raperda tersebut, baik oleh  Pansus maupun komisi-komisi, sehingga apa yang diharapkan dapat diwujudkan sesuai rencana.

“Sehingga Raperda yang akan kita bentuk memenuhi kebutuhan dan memiliki kemanfaatan bagi negara, bangsa dan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat NTB,” tutupnya. (*)