Beranda ADVERTORIAL Mantapkan Potensi Tuna, Dislutkan NTB Terus Berkoordinasi dengan KPBP

Mantapkan Potensi Tuna, Dislutkan NTB Terus Berkoordinasi dengan KPBP

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Dinas Kelautan dan Perikanan NTB terus melakukan koordinasi dan pertemuan reguler dengan jajaran Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP), Tuna Provinsi NTB, untuk memantapkan pola pengelolaan potensi komoditas ikan Tuna di wilayah NTB.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H Yusron Hadi mengatakan, secara umum Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain seperti tuna, cakalang dan tongkol.

Menurut the State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap produksi perikanan TCT dunia dan sekitar 20% terhadap perikanan nasional.

Berita Terkait:  Pembentukan AKD Kedepankan Azas Keadilan dan Kebersamaan

Potensi komoditi ikan Tuna di perairan Lombok dan Sumbawa juga cukup besar dan belum digali secara maksimal.

“Mengingat pentingnya perikanan Tuna yang harus dikelola dengan baik, maka perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri Perikanan, Nelayan, Akademisi, maupun LSM atau NGO dalam rangka mewujudkan perikanan tuna yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” kata Yusron Hadi, Kamis (10/12) di Mataram.

Ia mengatakan, Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berkoordinasi dengan KPBP untuk mengelola potensi tersebut.

Berita Terkait:  Dies Natalis Poltekpar Lombok ke-04, "Siap Kembangkan Daya Saing Generasi Muda Hadapi Modernisasi"

Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) merupakan wadah yang dibentuk bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi, kolaborasi, sosialisasi, konsultasi, bertukar informasi maupun menyusun rencana kerja dalam menghadapi isu-isu terkait perikanan tuna yang sedang berkembang.

Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu pertemuan reguler KPBP Tuna Provinsi NTB, yang digelar pada awal Desember 2020 lalu.

“Sudah kita gelar pertemuan koordinasi pada Selasa 1 Desember lalu,” kata Yusron.

Pertemuan tersebut papar dia, bertujuan untuk mengevaluasi kembali Rencana Kerja yang telah disepakati bersama. Sehingga diharapkan implementasi rencana kerja dapat terukur dan terarah dalam pelaksanaannya ke depan.

Berita Terkait:  Atasi Sampah Kiriman, Dinas LH Butuh Dukungan Masyarakat

Yusron menyampaikan apresiasinya kepada MDPI yang telah berkolaborasi dalam melakukan pendataan Tuna di NTB. Dengan aplikasi digital pendataan tuna di kawasan NTB akan lebih terukur dan memberi kemudahan dalam pengelolaannya ke depan.

“Kami berharap agar pertemuan seperti itu terus dilakukan agar para nelayan, pengusaha, dan seluruh stakeholder memahami pentingnya data dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan,” katanya. (*)