Beranda ADVERTORIAL Johan Minta Menteri Pertanian Yakinkan Presiden

Johan Minta Menteri Pertanian Yakinkan Presiden

BERBAGI

SOAL KEMAMPUAN PRODUKSI PANGAN DALAM NEGERI

NUSRAMEDIA.COM, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan meminta Menteri Pertanian (Mentan) untuk meyakinkan Presiden tentang kemampuan produksi pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut sehubungan dengan prediksi krisis pangan pada masa pandemi Covid-19 ini. Permintaan Johan ini disampaikan pada saat mengikuti Raker secara virtual antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian beserta jajarannya pada Hari Senin, 4 Mei 2020.

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menyampaikan bahwa dengan adanya pemotongan anggaran kementan yang begitu besar, perlu strategi khusus dari pemerintah dalam membangun ketahanan pangan diantara bayang-bayang krisis pangan global era pandemic ini.

Johan mencontohkan seperti pemotongan anggaran ditjen tanaman pangan dan PSP yang juga sangat besar, dalam situasi ini kementan tetap harus menjaga nilai produksi tanaman pangan agar tidak mengalami penurunan dibanding tahun lalu serta menyiapkan langkah antisipasi untuk menghindari krisis pangan di Indonesia. Disisi lain adanya persoalan gejolak harga pangan juga harus diprioritakan karena ekonomi rakyat makin sulit.

Berita Terkait:  Pendataan Jumlah Peserta USBN SD/MI Masih Dalam Proses

Dia memaparkan bahwa pada bulan ini, musim panen pertama telah selesai di beberapa sentra beras, dan setelah ini prediksi cuaca akan terjadi kemarau panjang di beberapa daerah.

“Bagaimana stock pangan kita bisa terjaga di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian produksi pertanian serta resiko kelangkaan sumberdaya air. Presiden mesti diyakinkan bahwa kemampuan produksi pangan kita bisa kuat jika pemerintah segera menjadikan sektor pangan sebagai prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19,” terang Johan.

Legislator dari Dapil NTB 1 ini juga mengingatkan pemerintah bahwa persoalan yang mesti difahami oleh pemerintah terkait produksi pangan adalah bahwa terjadi konversi lahan ke non pertanian sebesar 113.000 Ha per tahun dan program cetak sawah baru sangat lamban dan tidak produktif.

“Disisi lain jumlah rumah tangga usaha pertanian terus menurun, sekarang hanya ada 26,14 juta dengan laju peningkatan populasi penduduk sebesar 1,49% per tahun dan tahun ini anggaran apbn untuk pertanian merosot tajam. Rakyat perlu tahu rencana pemerintah terkait ketersediaan pangan saat pandemic yang unpredictable saat ini,” tegas Johan.

Berita Terkait:  FWD Life Hadir di Lombok

Karenanya, ia meminta penjelasan Mentan terkait bahan pangan indonesia yang mengalami defisit di saat panen raya. Dimana Sebelumnya pak menteri selalu mengatakan stock pangan selalu aman.

Untuk hal tersebut Johan mengusulkan, sebagai alat monitoring pemerintah perlu membuat system informasi berupa peta kondisi pangan yg terus menerus di-update terutama mencakup produksi, konsumsi, stock dan harga.

“Bukankah dulu pak menteri telah menggaungkan penyatuan data pertanian, sekarang lah pembuktiannya,” ucap Johan.

Tak hanya itu, anggota DPR dari Pulau Sumbawa ini menjelaskan upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan, perlu dilakukan optimalisasi pekarangan dan lahan melalui kegiatan pertanian keluarga dan pekarangan pangan lestari (P2L).

“Mohon pemerintah terus menambah kelompok sasaran kegiatan ini menjadi lebih dari 4000 kelompok,” pinta Johan.

Berita Terkait:  Din Syamsuddin dan Kata Khilafah

Selanjutnya dia juga mendorong pemerintah memberikan insentif khusus agar setiap rumah tangga mampu memproduksi bahan pangan dari pekarangan sendiri.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengucapkan terimakasih kepada Mentan yang berencana mendatangkan bawang merah dari Bima NTB untuk mengisi stock bawang merah di Pulau Jawa.

“Saya berterimakasih untuk itu dan demikianlah seharusnya sebagai sebuah negara berdaulat, kalau kurang bawang putih ambil dari Sembalun, kalau kurang daging kerbau ambil dari Sumbawa untuk mengisi daerah yang kurang/deficit, demikianlah antar daerah saling mengisi, jangan tergantung lagi dari impor,” papar Johan seraya berharap Mentan bisa meyakinkan Presiden dan Mendag agar menghentikan impor pangan.

Johan juga menyinggung bagaimana negara-negara produsen pangan seperti Thailand, Vietnam dan lainnya sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan ekspor pangan karena fokus memenuhi kebutuhan dalam negerinya. “Saatnya pemerintah mesti fokus untuk ketersediaan pangan supaya langkah penanggulangan penularan virus berjalan baik,” tutupnya. (red)