Beranda ADVERTORIAL Jika Tak Bayar SPP Tak Bisa Ikut Ulangan? Komisi V Bakal Panggil...

Jika Tak Bayar SPP Tak Bisa Ikut Ulangan? Komisi V Bakal Panggil SMAN 1 Terara dan Dikbud NTB

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK TIMUR — Anggota Komisi V DPRD NTB, H Bukhori Muslim mengaku geram dengan sikap pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terara di Kabupaten Lombok Timur.

Karena, dia menduga, ditengah pandemi COVID-19, sekolah tersebut masih sempat meminta uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) kepada siswa/wali murid.

Padahal, kata dia, diketahui bersama seluruh daerah dan masyarakat, termasuk di NTB juga terdampak akibat COVID-19 ini.

Sistem pembelajaran, juga harus dilakukan di rumah secara daring. Parahnya lagi, dampak sosial dan ekonomi tentunya sangat terasa ditengah masyarakat.

Politisi dari Partai Nasdem itu juga mengaku, telah menghubungi pihak sekolah, agar pembayaran uang SPP dihentikan dan dapat dikembalikan ke siswa/wali murid.

Berita Terkait:  Hj Rohmi Ungkap Pesona Lombok-Sumbawa dan Air Awet Muda

“Saya sudah menghubungi kepala sekolahnya. Saya minta, agar hal itu (Penarikan SPP) dihentikan dan uangnya dikembalikan ke siswa. Katanya (kepala sekolah) akan segera konfirmasi balik, tapi sampai saat ini saya tunggu tidak ada konfirmasinya terkait hal itu,” ujarnya, Senin malam (8/6).

“Masa iya pihak sekolah harus menarik SPP disaat seperti ini. Siswa dan orang tuanya tentu saat ini juga kesulitan, jangankan untuk membayar SPP untuk kebutuhan sehari-hari tentu dirasakan mereka sangat sulit. Untuk bekerja pun mereka juga harus terbatas akibat corona ini. Seharusnya pihak sekolah lebih toleransi dan memahami sikon saat ini, bukan justru malah mempersulit mereka, kan kasihan mereka,” tambahnya dengan nada meninggi.

Berita Terkait:  Danrem Pimpin Ziarah Rombongan Korem 162/WB di TMP Majeluk

Selain itu pula, ia mengaku banyak menerima keluh kesah masyarakat, terutama orang tua murid terkait sikap pihak sekolah yang terkesan tidak perduli dengan kondisi saat ini.

“Disaat seperti ini semua kita susah, jangan tambah penderitaan mereka, apalagi dengan harus memaksakan membayar SPP. Mau kaya mau miskin semua kita ini terdampak. Lantas bagaimana dengan si miskin, tentu akan semakin melarat,” geramnya.

Tak hanya itu, Bukhori menerangkan, bahwa saat ini pihak sekolah akan segera menggelar ulangan semester. Oleh karenanya, kata dia, siswa diminta segera melunaskan uang SPP selama tiga bulan.

“Kok ada sekolah harus membayar SPP baru bisa ikut ulangan. Ini kan bagaimana? Mereka (siswa/wali murid) harus membayar perbulannya itu Rp 150 ribu. Dan yang harus dibayar itu terhitung untuk tiga bulan ke pihak sekolah. Jadi totalnya Rp 450 ribu,” bebernya.

Berita Terkait:  Balmon : "Pungut Sampah, Dapat Hadiah"

Lebih jauh, khususnya kepada pihak Dinas Dikbud NTB, Bukhori meminta agar segera menyikapi persoalan ini. Apabila persoalan ini tidak digubris juga, sambungnya, maka pihaknya akan memanggil sekolah bersangkutan dan dinas terkait ke (Komisi V) DPRD NTB.

“Kalau tidak direspon, kami akan memanggil pihak sekolah dan dinas dikbud segera untuk membahas hal ini,” demikian Anggota DPRD NTB jebolan Dapil Lombok Timur ini. (red)