Beranda ADVERTORIAL Dewan Soroti Belum Meratanya Bantuan PKH di Mataram

Dewan Soroti Belum Meratanya Bantuan PKH di Mataram

BERBAGI

“RESES, NYAYU SERAP ASPIRASI MASYARAKAT”

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Nyayu Ernawati – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menyerap aspirasi masyarakat melalui resesnya yang dilaksanakan pada sejumlah tempat lingkup Kota Mataram.

Nyayu Ernawati – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram saat melaksanakan reses.

Menurut dia, dalam kesempatan itu ia menyerap berbagai hal yang mencuat. Antara lain kata dia, yang paling banyak seperti masalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan yang selama ini belum merata dan berpihak kepada masyarakat kecil di kota itu.

Tak ditampiknya, Nyayu Ernawati juga mengakui bahwa bantuan sosial seperti PKH yang dicetuskan pemerintah pusat masih banyak mendapat keluhan masyarakat. Itu karena belum tersalurkan secara adil dan merata oleh Pemerintah Kota Mataram.

Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menekankan kebijakan PKH harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan. Terlebih lagi untuk nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional, salah satunya pencegahan stunting.

Berita Terkait:  Wagub NTB : Mari Jaga Lingkungan Kita!  

“Dari hasil reses yang kami lakukan di sejumlah tempat banyak sekali keluhan yang disampaikan masyarakat terkait PKH. Mereka menganggap selama ini Pemerintah Kota Mataram tidak pernah berlaku adil,” ujarnya, Ahad (23/2) kemarin di Mataram.

Selain tidak adil sambungnya, masyarakat menganggap Pemerintah Kota Mataram juga tidak cermat melakukan pendataan. Sehingga masyarakat yang secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu, banyak yang belum mendapatkan bantuan PKH.

“Penerima PKH ini banyak yang tidak sesuai. Banyak yang berkecupan tapi menerima PKH. Dan ini banyak sekali dikeluhkan warga,” kata Politisi asal PDI Perjuangan tersebut.

Berita Terkait:  Dinsos NTB dan Kanwil Bulog Bahas Persiapan Distribusi Beras bagi KPM PKH

Kemudian, masalah lain yang perlu juga mendapat perhatian, yakni, peningkatan honor dari Kota Mataram bagi Pendamping PKH Kota Mataram. Karena melihat beban kerja mereka yang berat, bahkan hingga larut malam menyeleseikan pekerjaan.

“Karena ada teman saya sebagai pendamping PKH, honornya hanya 150 ribu dari kota, sedangkan di NTT saja honornya jauh lebih besar. Bahkan lebih besar dari gaji mereka dari kementerian. Karena pendamping PKH ini kan yang menggaji dari pusat. Dari Menteri. Kementerian Sosial,” ucapnya.

Tak hanya soal PKH yang diungkapkan oleh warga kepadanya saat reses. Sejumlah persoalan seperti jaminan kesehatan nasional juga masih banyak dikeluhkan warga. Khususnya pascaperalihan BPJS mandiri ke BPJS pemerintah. Belum lagi, masalah obat yang tidak ditanggung BPJS.

Berita Terkait:  Yuk..! Sukseskan Clean Up Day

“Harapan kita adanya program ini memberi kemudahan layanan kesehatan, tapi pada kenyataannya malah tambah sulit mendapatkan layanan kesehatan,” cetusnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut, juga menyebutkan banyak para orang tua yang menyampaikan bahwa kasus perundungan atau bulying masih marak terjadi di lingkungan sekolah.

“Kasus perundungan ini banyak sekali disampaikan warga. Makanya, untuk meminimalisir kejadian ini, pihak sekolah dan pemerintah harus betul-betul melakukan pengawasan,” tegas Nyanyu.

Atas berbagai persoalan yang ditemuinya, Nyayu menegaskan akan berusaha untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Itu dari sisi dinasnya, kami juga akan
berusaha menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui APBD Kota Mataram dan membuat aturan yang berpihak kepada masyarakat,” demikian Nyayu Ernawati. (red)