Beranda ADVERTORIAL Bupati Diingatkan Soal Batas Waktu Mutasi

Bupati Diingatkan Soal Batas Waktu Mutasi

BERBAGI

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Seiring dengan penetapan calon Kepala Daerah yang direncanakan 8 Juli 2020 mendatang, Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengingatkan kepada pimpinan daerah untuk memperhatikan batas waktu mutasi atau rotasi pejabat di lingkup pemkab setempat

Hal ini disampaikan, Komisioner Bawaslu, Sumbawa, Hamdan Syafi’i. Dikatakannya, larangan itu jelas tercantum dalam pasal 71 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Berita Terkait:  Lanjutan Samota, Jembatan Labu Sawo Dibangun

“Meskipun wakil akan menggantikan posisi bupati, dia tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi. Kecuali ada ijin tertulis dari Menteri dalam hal ini Kemendagri. Artinya kalau kebutuhan organisasi tentu melalui mekanisme koordinasi dengan pemerintah di atas,” ujar Komisioner yang low profile ini, Selasa (31/12).

Terkait hal ini kata Hamdan, Bawaslu Pusat telah memberikan instruksi untuk optimal melakukan pengawasan terhadap daerah yang inchumbentnya maju dalam kontestasi Pilkada. Termasuk pada sisi pengisian pos strategis dan ASN yang berpihak kepada Inchumbent.

Berita Terkait:  Inilah Tiga Sosok Hebat dan Berpengaruh Dukung Jokowi-Ma’ruf

“Tentang ASN, sejauh ini dalam pemantauan kami sudah ada.Tapi juga tidak bisa gegabah karena harus taat dan patuh pada aturan. Aturan belum memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan eksekusi kepada ASN yang ingin bermain dalam politik praktis. Karena belum pendaftaran, belum penetapan calon. Kita juga belum mengetahui apakah inchumbent akan maju atau tidak,” tukasnya. (red)